KILASGARUTNEWSS.id|Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri acara Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Kayak Anak (KLA) secara hybrid yang berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (5/5/2025).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) demi mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dan mampu melanjutkan pembangunan di masa depan.
“Kegiatan verifikasi Kabupaten Layak Anak ini sangat sesuai dengan harapan kami untuk mewujudkan Garut Maju dan Berkelanjutan. Pembangunan hari ini harus bisa dinikmati dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya,” ujar Bupati Garut.
Syakur menjelaskan bahwa Pemkab Garut berupaya menciptakan iklim dan ekosistem yang baik agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kriteria KLA yang berjumlah 24 indikator akan dijadikan target pencapaian dan ukuran keberhasilan pembangunan di Kabupaten Garut.
“Saat ini kita berada di tingkat Madya, dan kita berharap bisa naik ke tingkat Nindya, hingga Paripurna. Ini membutuhkan kerja sama yang kuat dari semua pihak,” imbuhnya.
Syakur juga menilai pentingnya pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Ia menekankan perlunya sosialisasi dan pedoman yang jelas, seperti larangan anak dan orang dewasa berada di ruang tertutup tanpa kehadiran orang lain.
Sementara itu, Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Suhaeni, menjelaskan bahwa evaluasi KLA dilakukan untuk mengukur tanggung jawab dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan dalam melindungi anak di daerah. Ia menekankan pentingnya komitmen dan kerja sama lintas sektor untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak.
“Penyelenggaraan perlindungan anak di daerah memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak,” jelas Suhaeni.
Ia menambahkan bahwa membangun KLA merupakan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan anak. KLA menjadi sistem yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, menyampaikan komitmen Pemprov Jabar dalam mendukung penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota. Provinsi melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi.
“Telah kami laksanakan yang pertama adalah pembinaan berupa Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan mengundang seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat dan juga kick off KLA beserta para bunda forum anak se-Kabupaten/Kota se-Jawa Barat,” ucapnya.
(Deden Kurnia)
ALERT : Content Is Protected !!