KILASGARUTNEWS.id|Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, membuka secara resmi kegiatan Kick Off Meeting Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut Tahun 2024, berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (27/5/2024).
Sekda Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan, pihaknya meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemkab Garut berkomitmen untuk melakukan SPIP dengan baik, sehingga, titik-titik lemah pada penilaian tahun sebelumnya bisa dilakukan recovery oleh SKPD yang ada di Kabupaten Garut.
Jadi kesinambungan (dan) kesesuaian antara program pemerintah daerah dengan SKPD harus nyambung, tidak boleh masing-masing,” ujar Nurdin seusai acara.
Dirinya tidak akan segan-segan untuk menginstruksikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menunda pencarian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi SKPD yang komitmennya lemah dalam pelaksanaan SPIP Terintegrasi ini.
“Iya semacam sanksi ketika mereka komitmennya lemah, sudah tidak akan seperti begitu, nah setelah ada perbaikan, baru kita berikan, itu aja seperti itu,” tegasnya.
“Dan saya kira ini juga bentuk lain daripada inovasi katakanlah di bawah kepemimpinan Pak Pj Bupati dalam mempertanggungjawabkan di hadapan per tiga bulanan di Inspektorat Jenderal Kemendagri,” ucapnya menambahkan.
Nurdin menyatakan, ketika penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilaksanakan, maka secara tidak langsung hal tersebut memberikan keberpihakan kepada rakyat, karena sejatinya program dan kegiatan harus berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Harapan saya pertama ketika ini ditegakkan, maka sebetulnya secara tidak langsung kita juga memberikan keberpihakan pada rakyat, karena program dan kegiatan orientasinya kan harus orientasinya pada kepentingan rakyat bukan kepentingan maaf sesuatu yang sifatnya rutinitas dilakukan,” kata Sekda.
Sementara itu, Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menuturkan, jika pelaksanaan kegiatan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, di mana setiap pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pengendalian intern untuk bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.
“Pengendalian dilaksanakan mulai dari tahapan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi,” tutur Natsir.
Ia mengatakan tahun ini merupakan periode kedua bagi Pemda Kabupaten Garut dalam melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di mana pada tahun 2023 Pemda Kabupaten Garut telah mencapai maturitas SPIP Terintegrasi di Level 3.
Adapun sasaran dari penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP Terintegrasi ini, lanjut Natsir, yaitu 35 SKPD yang terdiri dari 32 SKPD dinas/badan dan 3 SKPD kecamatan yaitu Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kaler, dan Tarogong Kidul.
Pelaksanaan penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP Terintegrasi ini, akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 21 Juni 2024, dimana penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada tiga komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil penyelenggaraan SPIP.
Melalui kegiatan kick off meeting ini, diharapkan para asesor baik tingkat Pemda maupun tingkat perangkat daerah beserta tim penjamin kualitas dapat melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas sesuai ketentuan yang berlaku, serta mampu menggunakan aplikasi SPIP Terintegrasi sehingga penilaian penyelenggaraan melalui maturitas SPIP tingkat Kabupaten Garut Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kabupaten Garut.(dk*).
ALERT : Content Is Protected !!