Adanya Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Oknum Kades Dilaporkan ke Kejari Garut - Kilas Garut News

Adanya Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Oknum Kades Dilaporkan ke Kejari Garut

Avatar photo

- Reporter

Kamis, 8 Juni 2023 - 13:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KILASGARUTNEWS.id|Salah satu Pembina Forum Komunikasi Masyarakat Antar Desa (FK MAD) Kabupaten Garut, Ade Sudrajat mengaku tengah melaporkan oknum kades ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut pada Rabu (07/6/2023). Terkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2022.

Menurut Ade, ada banyak temuan pada program Dana Desa yang diduga diselewengkan.

“Saya berpendapat, dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan professional dengan berorientasi pada pelaksanaan kegiatan anggaran Desa yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ade mengatakan, pihaknya banyak mendapatkan informasi dan ditemukan bukti dari masyarakat. Oleh karenanya mencuat dugaan penyelewengan anggaran dana Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 yang diduga dilakukan oleh oknum Kades tersebut.

Baca Juga :  Polsek Cilawu Polres Garut Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Cilawu

“Dari beberapa hasil monitoring merupakan tindak lanjut dari laporan informasi masyarakat mohon untuk dapat ditindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku”.katanya.

Jadi,sebut Ade, jumlah perhitungan sementara kerugian akibat dari dugaan penyelewengan Dana Desa tahun Anggaran 2022 mencapai Rp.460 juta.”sebutnya.

Ade Sudrajat berharap adanya kepastian hukum seadil-adilnya yang merujuk pada,

  1. Undang –undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    sebagaimana telah di ubah dengan Undang –Undang No.20 Tahun 2001,
  2. Undang –Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,
  3. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
  4. Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta
    masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga :  Bhabinkamtibmas Polsek Purwakarta Polres Purwakarta Sambangi Warga Binaan

Sementara berita ini diterbitkan belum ada keterangan yang jelas dari pihak yang bersangkutan (kades).

(Agus*).

Berita Terkait

BPKP Jabar Bongkar Tata Kelola Keuangan 421 Desa di Garut, Bupati Tegaskan: Salah Kelola Dana Desa Bisa Jadi Bencana
Musdes RKPDesa 2027 Desa Sagara Tetapkan Prioritas Pilkades dan Infrastruktur Jalan
Anggaran Desa Terbatas, Bupati Garut Minta Kades Tetap Inovatif dan Jaga Amanah Warga
Dermawan Garut H. Dudung Kucurkan Rp50 Juta, Jalan Penghubung Maroko–Mekarwangi Segera Dibeton
Puluhan Warga Kampung Karikil Rutin Gotong Royong , Pemdes Tidak Pernah Hadir, Berharap Pemkab Garut dan Gubernur Jabar Turun Tangan
Pelayanan Publik Desa Cigadog Makin Prima, LKSA Al-Usman Sucinaraja Turut Dampingi Warga Urus Adminduk dan Bantuan Sosial
Dedi Supriadi Resmi Dilantik Jadi Kades PAW Karyasari, Siap Lanjutkan Roda Pemerintahan Desa
TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa
Berita ini 514 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 19:41 WIB

BPKP Jabar Bongkar Tata Kelola Keuangan 421 Desa di Garut, Bupati Tegaskan: Salah Kelola Dana Desa Bisa Jadi Bencana

Selasa, 29 September 2026 - 20:43 WIB

Musdes RKPDesa 2027 Desa Sagara Tetapkan Prioritas Pilkades dan Infrastruktur Jalan

Sabtu, 26 September 2026 - 21:46 WIB

Anggaran Desa Terbatas, Bupati Garut Minta Kades Tetap Inovatif dan Jaga Amanah Warga

Sabtu, 11 Juli 2026 - 00:57 WIB

Dermawan Garut H. Dudung Kucurkan Rp50 Juta, Jalan Penghubung Maroko–Mekarwangi Segera Dibeton

Minggu, 5 Juli 2026 - 20:49 WIB

Puluhan Warga Kampung Karikil Rutin Gotong Royong , Pemdes Tidak Pernah Hadir, Berharap Pemkab Garut dan Gubernur Jabar Turun Tangan

Berita Terbaru

 

ALERT : Content Is Protected !!