KILASGARUTNEWS.id|Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Indonesia (FLKSI) Jawa Barat kembali melakukan kunjungan silaturahmi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam rangka memperkuat kemitraan serta mengawal penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak yatim piatu dan anak dari keluarga kurang mampu. Kamis (4/6/2026).
Kedatangan rombongan FLKSI Jawa Barat diterima langsung oleh Kasi Kelembagaan dan Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Dhina Amalia Fitria, S.E., M.A.P., di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah persoalan yang masih terjadi di lapangan terkait akses bantuan pemerintah, khususnya Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak yatim piatu dan anak dari keluarga tidak mampu.
Ketua FLKSI Jawa Barat, Deden Kurnia, menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak anak yatim piatu yang belum terakomodasi dan terinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di sekolah masing-masing sehingga berpotensi tidak mendapatkan bantuan pendidikan yang menjadi hak mereka.
“Kondisi di lapangan saat ini masih jauh dari harapan. Kami masih menemukan banyak anak yatim piatu dan anak dari keluarga kurang mampu yang belum terdata dengan baik dalam sistem Dapodik. Akibatnya, mereka belum tersentuh bantuan PIP.
FLKSI Jawa Barat akan terus mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Garut agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan keadilan bagi mereka yang berhak menerima,” ujar Deden.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa, termasuk anak yatim piatu dan anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Sementara itu, Kasi Kelembagaan dan Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Dhina Amalain Fitria, S.E., M.A.P., mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas perhatian serta kepedulian FLKSI Jawa Barat dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan anak yatim piatu dan keluarga tidak mampu.
“Kami bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan FLKSI Jawa Barat yang telah ikut berjuang memperhatikan hak-hak anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu agar dapat memperoleh bantuan Program Indonesia Pintar. Masukan ini akan segera kami sampaikan kepada pimpinan dan diteruskan kepada seluruh sekolah tingkat SD dan SMP beserta operator Dapodik di Kabupaten Garut agar lebih memperhatikan serta mengusulkan peserta didik yang layak menerima bantuan PIP,” ungkap Dhina.
Ia juga mengimbau kepada anak-anak yatim piatu maupun keluarga kurang mampu yang memenuhi persyaratan, khususnya yang orang tuanya tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), agar segera berkoordinasi dengan pihak sekolah melalui operator sekolah untuk dilakukan pendataan dan pengusulan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Semoga kehadiran FLKSI Jawa Barat menjadi jembatan bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu untuk memperoleh haknya mendapatkan bantuan PIP. Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Terima kasih kepada FLKSI Jawa Barat yang telah hadir dan ikut memperjuangkan masa depan pendidikan anak-anak yatim piatu di Kabupaten Garut,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga sosial demi memastikan bantuan pendidikan dari pemerintah dapat diterima oleh anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
(dk)
ALERT : Content Is Protected !!