KILASGARUTNEWS.id|Melalui Inspektorat Pemkab Garut dan BPKP menggelar kegiatan ” Kick Off Meeting dan Pendampingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Selain Bupati Garut yang membuka resmi Kegiatan tersebut,hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Samono,dan SKPD dilingkungan Pemkab Garut .yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Rabu (24 /5/ 2023)
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan menyampaikan, jika SPIP ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, di mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa SPIP bertujuan agar organisasi pemerintah pusat hingga daerah bisa berjalan dengan efektif dan efisien.
Untuk itu, bupati mengingatkan agar semua entitas yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bisa menguasai SPIP ini.
” Siapapun harus menguasai tentang SPIP, mulai dari kepala entitas sampai ke bawah tidak boleh ada yang terlewatkan,” tegas Bupati Garut dalam sambutannya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Samono,turut menyampaikan, pihaknya menyadari bahwasannya penilaian SPIP itu selalu berkembang dari sisi pemahaman termasuk juga tantangannya. Oleh karena itu, pihaknya mencoba memfokuskan proses yang pihaknya bangun dan nilai, berkaitan dengan pencapaian tujuan.
” Untuk mencapai (tujuan) tools-nya adalah SPIP, dari sisi itu sebenarnya tidak ada perubahan, cuman bagaimana kita mengimplementasikan itu yang coba kita perbaiki,” tutur Samono.
Kaitan dengan maturitas, sebut Samono, hal ini merupakan sebuah konsep yang mengarah pada kondisi seseorang bahkan organisasi pada suatu kondisi yang optimal. Sehingga, maksud dari maturitas SPIP adalah kondisi optimal atau sebuah organisasi dalam melaksanakan tujuannya.
” Bagaimana kita bersama-sama membuat organisasi kita, OPD kita itu dalam kondisi mature, dalam kondisi bugar sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Garut, Toni Tisna Somantri, mengungkapkan, latar belakang penyelenggaraan kegiatan ini dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, serta penyusunan penganggaran, pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Atas hal tersebut, lanjut Toni, diperlukan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara terus-menerus, berkesinambungan, menyeluruh serta dilakukan evaluasi yang terus-menerus melalui penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dan pelaksanaannya oleh Inspektorat dan BPKP.
Toni menguraikan, terdapat perubahan yang sangat mendasar terkait dengan penilaian SPIP setelah terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang semula menjadi tanggung jawab inspektorat daerah, kini penilaian SPIP dilakukan secara mandiri, dan menjadi tugas manajemen serta pelaksanaannya berada di masing-masing perangkat daerah.
” Sehingga perangkat daerah dapat mengevaluasi secara mandiri terkait sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai tugas dan fungsinya, apakah berada di level 1, 2, 3, 4 atau sudah berada di level 5,” ungkapnya.
Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penilaian SPIP Terintegrasi, tambah Toni, tugas Inspektorat dan BPKP saat ini hanya memberikan jaminan kualitas, apakah hasil penilaian perangkat daerah dapat diyakini kebenarannya atau dapat memberikan keyakinan yang memadai atas penilaian yang dimaksud.”pungkasnya
ALERT : Content Is Protected !!