KILASGARUTNEWS.id|Bertempat di Aula Gedung G Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, Himpunan Mahasiswa Dikpolkum (Himadikpolkum) Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut kembali menggelar acara IPI Lawyers Club (ILC) sejak pukul 13.00 WIB sd selesai dengan tema “Menjawab Darurat Moral dengan Gerakan IPI Lawyers Club Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam Perlindungan Anak dan Perempuan”. Acara ini bertujuan untuk membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Garut. Senin (19/5/2025).
Dalam acara ini, hadir sebagai pemateri Ketua Satgas PPKPT IPI Garut Dr. Jamilah Ramdani, SH., M.Pd, yang membahas tentang pentingnya perlindungan anak dan perempuan di era modern ini. Selain itu, juga hadir Anggota DPRD Garut Muhammad Nur Jamaludin, SH., MH, yang membahas tentang peran pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan. Kepala Kejaksaan Negeri Garut Helena Octaviane, SH., MH, juga hadir sebagai pemateri dan membahas tentang upaya penegakan hukum dalam perlindungan anak dan perempuan.
Himadikpolkum sebagai penggagas dalam acara IPI Lawyers Club juga dihadiri oleh Ketua Himadikpolkum IPI Garut Hipni Munsyi, Dekan Fakultas PISBS Dr. Lina Siti Nurwahidah, M.Pd, Ketua Pelaksana Tia APanti, dan Kaprodi Pendidikan PKN Dr. Ade Suherman, M.Pd.
Dr. Jamilah Ramdani, SH.,M.Pd memaparkan, “Di era modern ini, anak dan perempuan masih rentan terhadap kekerasan dan penindasan. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap pentingnya perlindungan anak dan perempuan,” ujarnya.
Menurutnya banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melindungi anak dan perempuan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sumber daya, dan kurangnya penegakan hukum.
“Kita harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dan perempuan,”tambahnya.
Muhammad Nur Jamaludin, SH., MH, juga menyampaikan, Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan. Kita harus pastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan anak dan perempuan.
Muhammad Nur Jamaludin juga membahas tentang beberapa kebijakan dan program yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melindungi anak dan perempuan, seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, serta penegakan hukum yang efektif.
“Kita harus prioritaskan perlindungan anak dan perempuan dalam setiap kebijakan dan program pemerintah daerah,”ucapnya.
Muhammad Nur Jamaludin juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum dalam melindungi anak dan perempuan. “Kita harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dan perempuan. Pemerintah daerah harus menjadi contoh dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan,” jelas Muhammad Nur Jamaludin saat memberikan materi.
Di akhir memberikan materi ILC Kepala Kejaksaan Negeri Garut Helena Octaviane, SH., MH, menjelaskan sebagai aparat penegak hukum, kita memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan. Kita harus memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak ada diskriminasi terhadap anak dan perempuan,” ujarnya.
Dikatakan Helena Octaviane, dirinya juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum dalam melindungi anak dan perempuan. “Kita harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dan perempuan. Kita tidak boleh membiarkan kekerasan dan penindasan terhadap anak dan perempuan terjadi di masyarakat kita.
Menurut Kaprodi PKn, Dr. Ade Suherman dari hasil diskusi kegiatan ILC ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan yang pro terhadap perlindungan anak dan perempuan serta dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya perlindungan anak dan perempuan, serta memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan.
Dengan demikian, kegiatan ILC ini dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Garut.
Hipni Munsyi selaku Ketua Himadikpolkum IPI Garut juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemateri dan peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara ini. “Kami berharap ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,”ucapnya.
Pihaknya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelenggaraan acara ini, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
Acara ILC ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk berdiskusi dan mencari solusi terhadap permasalahan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Garut. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kesadaran dan kepedulian yang lebih besar terhadap pentingnya perlindungan anak dan perempuan.
(Deden Kurnia)
ALERT : Content Is Protected !!