KILASGARUTNEWS.id|Tampung aspirasi warga, anggota DPRD Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan menggelar Reses Masa Sidang I tahun 2024 daerah Pemilihan I yang bertempat di Gedung Islamic Center, Jalan Pramuka, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Selasa (16/01/2024).
Reses tersebut dihadiri ratusan jumlah warga dari berbagai kelurahan. Diantaranya, Kelurahan Pakuwon, Paminggir, Kota Kulon, Muara Sanding, dan kelurahan lainnya di lingkungan kerja kecamatan Garut kota.
Dalam kesempatan itu, Yudha Puja Turnawan anggota DPRD Garut yang juga selaku Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Garut, ia menyampaikan, dalam kegiatan ini ada dua kegiatan diwaktu yang sama, yang pertama tadi dari pagi saya menggelar pelatihan untuk 389 saksi TPS. Selanjutnya saya menggelar penyerapan aspirasi internal”ungkap Yudha kepada wartawan. Selasa (16/01/2024).
“Saksi TPS yang tadi mewakili dari beberapa kelurahan diantaranya , kelurahan Regol,Paminggir,kota kulon,jadi semuanya ada 11 kelurahan di kecamatan Garut kota”ujar Yudha.
Kalau untuk hasil resesnya, kata Yudha, ada diantaranya yaitu ibu Erni dari kelurahan Muara Sanding, dia curhat mengenai soal sulitnya membuat E-KTP dengan alasan setiap blangko yang tidak ada.
Nah kemudian saya bilang kalau memang untuk cetak KTP ulang biasanya agak sulit untuk pemula, tapi kita Carikan solusi dan tadi saya memberikan nomor telepon langsung yang nanti saya akan menjembatani kepada dinas Capil, dan dia juga mengeluhkan adanya calo e-KTP (pungli) yang dimana kalau pake uang bisa cepat, kalau tidak akan lama.
“Ini kita akan telusuri juga karena selaku Anggota Dewan menurut saya berkewajiban adakan pengawasan hal seperti itu. Walaupun itu bukan mitra komisi saya yah, kalau dinas Capil’ tegasnya.
Dirinya menambahkan, tadi ada ibu dari kelurahan Paminggir menanyakan tentang intensif kader posyandu.
Selain itu ada guru yang Curhat, pak Andi namanya, dari Kelurahan Kota Kulon RW 22, beliau gaji nya sangat kecil, dan saya langsung petakan bahwa beliau pegawai pemerintah yang non pegawai negeri alias guru honorer atau sukwan tentu kalau guru honorer yang tidak tercatat sebagai ASN.
Solusinya adalah, jelas Yudha, Kemenpan RB kan tiap tahun sekarang membuka formasi P3K, diluar PNS. Tentu ini bagian dari upaya bagaimana guru -guru honorer yang ada itu bisa beralih menjadi guru P3K, menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, nah saya bilang barusan kepada pak Ardi untuk persiapkan diri saja untuk Agar ketika nanti ada pembukaan tes P3K lagi untuk belajar secara ini karena tentu persaingan sangat ketat ya,”jelasnya.
Selanjutnya, tambah Yudha, jadi ada beberapa hal yang dikeluhkan warga. Tadi juga ada ibu Lusi dari RW 02 Kel Cimuncang, dia mengeluhkan di tidak punya handphone, tidak punya email juga, yang sekarang kartu keluarga itu kan, digital yah. Nah ini saya jawab langsung bahwa untuk warga Garut yang memang tidak memiliki handphone silahkan saja langsung ke kecamatan untuk mencetak kartu keluarga, jadi tentu ini perlu diketahui juga bahwa, walaupun memang sekarang ini sudah beralih ke digital tapi warga masih bisa mencetak KK nya ke kantor kecamatan.
Masih menurut Yudha memaparkan, ada warga dari Paminggir barusan teh Yuyun curhat bahwa, banyak bantuan sosial (bansos) pemerintah itu tidak tepat sasaran diantaranya yang menerima bpnt, PKH itu orang orang mampu. Menurut Yudha, ini kan di operator si kenji, nah si kenji dari kelurahan itu bisa menyanggah, mereka bisa mengusulkan untuk dihentikan bantuan kemudian diusulkan bantuan yang baru. Jadi kuncinya itu dari bawah makanya saya kepada yang curhat tersebut (ibu Yuyun) untuk bersinergi dengan operator si kenji,”paparnya. (Agus*).
ALERT : Content Is Protected !!