KILASGARUTNEWS.id|Bupati Garut telah menaikan harga (HET) gas LPG 3 kg bersubsidi belum lama ini. Dengan hal itu Pimpinan Daerah (PD) Parmusi Kabupaten Garut menyatakan menolak atas kenaikan harga tersebut.Demikian juga lanjut disampaikan ketua PD Parmusi, Dedi Kurniawan pada Selasa (28/3/2023).
Menurut Dedi, kenaikan harga gas LPG 3 kg di Kabupaten Garut sangat tidak rasional, sebab mendengar penjelasan dari kadisperindag Kabupaten Garut hanya 2 alasan dasar pertimbangan Bupati menaikan harga gas LPG 3 kg dari Rp. 16.400 menjadi 19.500.
Alasan yang pertama karena beban operasional pengiriman Gas LPG 3kg ke daerah menjadi bertambah akibat kenaikan harga BBM dan setelah studi banding ke Kabupaten lain”. Ungkapnya.
“Kita kritisi kedua pertimbangan kenaikan Gas LPG 3 Kg tersebut” ungkapnya.
Jika karena beban operasional dampak kenaikan BBM, maka hitungannya, jika pengiriman ke Garut selatan biasanya 1 kali keberangkatan mengeluarkan anggaran untuk BBM jenis solar sekitar Rp. 200.000.
Setelah ada kenaikan BBM menjadi Rp. 300.000 sekali berangkat pengiriman gas 3 kg, berarti ini ada selisih sekitar Rp. 100.000 add cost yang harus dikeluarkan oleh pengusaha Gas jika di bagi 560 tabung maka hitungannya masih di bawah Rp. 200/tabung dampak dari kenaikan BBM yang berdampak terhadap operasional pengiriman tersebut, sehingga dianggap wajar jika ada penyesuaian harga di kisaran Rp.17.000/tabung, namun dengan angka Rp. 19.500 ini merupakan kedzoliman yang terstruktur”. Tandas Dedi.
Alasan ke dua, sambung Dedi mengatakan, karena hasil studi banding ke Kabupaten lain, soal harga Gas tidak bisa di studi bandingkan sebab, penentuan HET suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi daerah.
Artinya alangkah tidak bijak, tidak ilmiah, tidak rasional jika alasan kenaikan harga gas bersubsidi dasar pertimbangannya studi banding. Bahkan HET itu cermin kualitas kepedulian seorang pemimpin kepada rakyatnya” katanya.
Yang diharapkan oleh masyarakat bukan kenaikan gas justru ketegasan dari pemda dan memberi sanksi kepada orang yang diduga mafia pengusaha gas, sebab terindikasi banyak pengusaha yang di pinjam identitasnya. Padahal dia sama sekali tidak pernah punya usaha jual beli gas (agen). Artinya pangkalan bodong alias fiktif yang dimanfaatkan oleh oknum pengusaha gas di Garut.
Disamping itu pula,kata Dedi, bupati harus melakukan ketegasan terhadap HET yang ada yaitu Rp. 16.400, sebab realitas dilapangan HET diwarung pengecer diperkotaan kisaran Rp. 20.000-25.000/tabung, bahkan di Garut Selatan mencapai Rp. 30.000-35.000, dan semua diam, Hiswana diam, disperindag diam, DPRD diam, bupati diam melihat ke berutalan harga gas di lapangan yang sangat mencekik rakyat kecil.
Aneh nya semua diam terkesan negara ini seperti gak ada aturan, warga miskin, masyarakat tidak mampu, masyarakat pelosok pinggiran kita sepertinya tidak diperdulikan oleh pemerintah Daerah Garut.
Untuk itu wajar masyarakat Garut sekarang berontak dan teriak, serta menolak karena saking sakit nya kebijakan ini dirasakan oleh masyarakat kecil, pelaku UMKM dan lainnya.”tuturnya
“Kami Pengurus Daerah Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Kabupaten Garut menyatakan menolak kenaikan Gas LPG 3 Kg, dan mendesak Bupati memberikan sanksi kepada pelaku usaha Gas yang diduga melakukan praktik mafia gas dengan membuat agen bodong, juga menindak tegas pengecer yang menjual di atas HET Rp.16.400”. Pintanya.(Agus*).
ALERT : Content Is Protected !!