KILASGARUTNEWS.id|Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menghadiri acara Peluncuran GovTech Indonesia (INA Digital) sekaligus penyerahan Digital Government Award SPBE Summit 2024, yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/05/2024).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, hingga kepala daerah di Indonesia,
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa kehadiran birokrasi seharusnya melayani, bukan malah mempersulit hingga memperlambat urusan masyarakat.
Sehingga, Ia menilai yang menjadi tolak ukur dalam pelayanan publik di birokrasi itu adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, hingga kemudahan urusan masyarakat.
Atas hal tersebut, dirinya menginstruksikan dimulai tahun ini baik instansi pusat dan daerah agar berhenti membuat aplikasi ataupun _platform_ baru.
Terlebih, menurutnya hingga saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi milik kementerian/lembaga hingga Pemerintah Daerah (Pemda) yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi sama sekali.
“Kalau ada (aplikasi) yang baru, ada yang baru lagi, apa yang terjadi, install lagi, isi data lagi, ruwet. Inilah yang kita stop. Kita harus memperkuat _digital public infrastructure_ kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita,” ujar Jokowi melansir dari Siaran Pers Humas Jabar.
Presiden RI pun berharap agar GovTech yang diluncurkan bisa terus menguat, di mana dalam satu portal terdapat berbagai pelayanan seperti layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lain sebagainya.
“Satu portal terintegrasi, yang kita namakan INA Digital,” harapnya.
Terakhir, ia berpesan bahwa setiap kementerian/lembaga dan Pemda harus bersama melakukan integrasi. Pun dalam hal yang bersamaan harus meninggalkan egosentris dan mindset- mindset lama.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan, bahwa acara hari ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam transformasi digital.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPBE kepada seluruh instansi pemerintah. Hal itu untuk mengukur kemajuan penerapan SPBE dalam bentuk indeks SPBE.
“Maka Digital Government Award pada hari ini merupakan hasil pemantauan SPBE bersama 30 perguruan tinggi dengan 47 indikator yang rigid untuk menjamin penilaian yang objektif, profesional, dan independen,” kata Azwar.
Pada Digital Government Award hari ini, lanjut Anas, diberikan kepada 65 instansi pusat dan pemda dengan enam kategori penghargaan berdasarkan tingkat kematangan instansi untuk penerapan SPBE.
“Pencapaian Pemerintahan Digital di Indonesia terus meningkat, dari nilai indeks SPBE nasional 2,34 atau predikat cukup pada tahun 2022, menjadi 2,79 atau predikat baik pada 2023,” tandasnya.(dk*).
ALERT : Content Is Protected !!