KILASGARUTNEWS.id|Sejumlah warga Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam pendataan warga yang berkaitan dengan sensus ekonomi dan data kesejahteraan sosial.
Salah satunya dialami seorang ibu rumah tangga berinisial (E) (56). Warga Desa Padaawas tersebut mengaku tidak pernah didatangi maupun diwawancarai oleh petugas sensus. Namun, dalam data yang tercatat pada sistem Kementerian Sosial (Kemensos), pekerjaan dirinya justru tercantum sebagai tukang reparasi mobil dan motor.
Kondisi tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, E (56) mengaku tidak pernah menjalani pekerjaan sebagaimana tercantum dalam data tersebut. Senin (14/9/2026).
“Saya tidak pernah merasa didata seperti itu. Saya juga bukan tukang reparasi mobil dan motor. Saya ini hanya ibu rumah tangga,” ujar E.
Ironisnya, kondisi kehidupan E justru jauh dari gambaran yang tercantum dalam data tersebut. Setelah suaminya meninggal dunia, E kini tidak lagi memiliki rumah sendiri dan terpaksa menumpang tinggal di rumah anaknya.
Dengan kondisi tersebut, E berharap data sosial ekonominya dapat diperbaiki sesuai kondisi sebenarnya. Ia juga berharap status desilnya yang sebelumnya berada di desil 5 dapat ditinjau kembali karena kondisi kehidupannya saat ini sudah masuk kategori warga lanjut usia yang membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial.
Persoalan ini mendapat sorotan dari Ketua FLKSI DPD Kabupaten Garut, Arga. Ia menilai, apabila benar terdapat data warga yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
Menurut Arga, pendataan warga merupakan bagian penting dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah. Kesalahan data dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama warga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan membutuhkan bantuan sosial.
“Kalau memang ada warga yang tidak pernah didata, tetapi tiba-tiba muncul pekerjaan yang tidak pernah dijalani dalam data, ini harus dipertanyakan. Jangan sampai ada data yang dibuat asal-asalan atau tidak berdasarkan kondisi riil masyarakat di lapangan,” tegas Arga.
Ia meminta pihak terkait melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data warga yang dipersoalkan. Menurutnya, petugas maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pendataan harus dapat menjelaskan dari mana data tersebut diperoleh dan bagaimana proses verifikasinya.
“Data warga itu menyangkut kehidupan dan hak masyarakat. Jangan sampai gara-gara data yang keliru, warga yang seharusnya masuk kategori prioritas justru tidak mendapatkan perhatian. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menyangkut nasib manusia,” ujarnya.
Arga juga meminta agar persoalan tersebut ditelusuri secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi adanya pendataan yang tidak sesuai prosedur.
“Kami meminta ini diusut sampai ke akar persoalannya. Kalau memang hanya kesalahan administrasi, perbaiki. Tetapi kalau ditemukan adanya pendataan fiktif, manipulasi, atau kelalaian yang sistematis, tentu harus ada pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat,” kata Arga.
Ia menegaskan, FLKSI DPD Kabupaten Garut mendorong adanya keterbukaan dalam proses pendataan masyarakat. Warga, kata dia, harus diberikan ruang untuk melakukan koreksi apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Jangan sampai masyarakat miskin dan warga jompo justru kalah oleh data yang tidak menggambarkan keadaan mereka. Pemerintah harus memastikan satu orang warga pun tidak dirugikan akibat kesalahan pendataan,” pungkasnya.
Kasus yang dialami E tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan pengecekan kembali terhadap akurasi data sosial ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut.
“Sebab, ketika data keliru, yang dipertaruhkan bukan hanya angka statistik, tetapi juga hak dan masa depan warga yang tercatat di dalamnya”pungkas Arga.
(Red)
ALERT : Content Is Protected !!