KILASGARUTNEWS.id|Maraknya praktik judi online (judol) kini menjadi ancaman serius bagi masyarakat, bukan hanya karena dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya, tetapi juga berpotensi menyeret keluarga penerima bantuan sosial (bansos) ke dalam persoalan serius, mulai dari bantuan yang tidak dapat dicairkan hingga kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi tidak aktif. Minggu (15/11/2026).
Kondisi ini menjadi perhatian serius Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Wanaraja, Andi Rusmayadi. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas judi online, terlebih bagi keluarga yang selama ini tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.
Menurutnya, aktivitas judi online dapat menjadi salah satu indikator dalam proses pemutakhiran dan penilaian kelayakan penerima bantuan sosial. Dampaknya, status kesejahteraan keluarga dapat mengalami perubahan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk perubahan peringkat desil yang berpengaruh terhadap akses bantuan pemerintah.
Sebagaimana diketahui, kelompok masyarakat pada desil 1 sampai desil 4 menjadi sasaran prioritas penerima berbagai program bantuan sosial. Sementara itu, masyarakat pada desil 5 masih berpeluang memperoleh jaminan kesehatan pemerintah melalui BPJS PBI sesuai ketentuan dan hasil verifikasi yang berlaku.
Andi Rusmayadi menegaskan, persoalan judi online tidak boleh dianggap sepele. Sebab, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat berimbas kepada anggota keluarga yang selama ini menggantungkan kebutuhan hidup dan jaminan kesehatannya pada program bantuan pemerintah.
Sebagai langkah pencegahan, TKSK Kecamatan Wanaraja telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya judi online. Pihaknya juga telah menginstruksikan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas di wilayah Kecamatan Wanaraja agar lebih aktif memberikan edukasi dan peringatan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keterlibatan dalam judi online bukan hanya berisiko menghabiskan penghasilan keluarga, tetapi juga berpotensi memengaruhi hasil pemutakhiran data sosial ekonomi dan kelayakan menerima bantuan pemerintah.
“Kami mengimbau masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat bansos, agar jangan sekali-kali terlibat judi online. Jangan sampai gara-gara judol, hak keluarga untuk mendapatkan bantuan sosial maupun jaminan kesehatan justru menjadi bermasalah. Jangan korbankan masa depan keluarga hanya karena tergiur judi online,” demikian pesan yang ditekankan dalam sosialisasi tersebut.
Andi Rusmayadi juga menyampaikan langkah yang perlu dilakukan apabila terdapat warga yang terdeteksi atau mengalami permasalahan terkait indikasi aktivitas judi online dalam data bantuan sosial.
Warga diminta segera berkoordinasi dengan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa masing-masing untuk melakukan pengecekan dan menindaklanjuti status kepesertaan maupun data yang bersangkutan.
Selanjutnya, apabila memenuhi persyaratan dan terdapat dasar untuk pengajuan kembali, warga dapat menempuh mekanisme pengusulan melalui jalur Perlindungan Sosial (Perlinsos) sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi agar masyarakat yang memang masih memenuhi kriteria tidak kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial dan jaminan kesehatan pemerintah.
TKSK Wanaraja menegaskan, pencegahan judi online harus dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan sampai uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari justru habis di meja judi digital, sementara bantuan sosial dan jaminan kesehatan yang menjadi tumpuan keluarga ikut terancam.
Judi online bukan jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Sebaliknya, kebiasaan tersebut justru berpotensi memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan memperbesar persoalan sosial di tengah masyarakat.
(Deden Kurnia)
ALERT : Content Is Protected !!