KILASGARUTNEWS.id|Memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei, Fahmi Moh. Taofik menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja di Kabupaten Garut yang telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun, di balik apresiasi itu, tersimpan kenyataan pahit yang hingga kini belum berubah: kesejahteraan buruh Garut masih jauh dari harapan. Kamis (1/5/2025).
Sekretaris Aliansi Aktivis Peduli Bangsa, Fahmi menyampaikan ungkapan kekecewaannya yang mendalam terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Garut yang dinilainya abai terhadap kondisi riil kaum pekerja.
“Hari Buruh bukan hanya ritual tahunan yang penuh seremonial. Ini adalah suara kolektif, jeritan buruh Garut yang masih bergelut dengan ketimpangan dan ketidakpastian. Sudah saatnya kita berhenti membungkam kenyataan dan mulai mendesak Pemerintah Kabupaten Garut: buruh belum sejahtera, dan itu adalah tanggung jawab bersama,” ujar Fahmi.
Fahmi menilai, pemerintah cenderung pasif dan tidak responsif terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan di daerah. Meski berbagai keluhan telah disampaikan melalui jalur formal dan informal, namun kebijakan yang muncul seringkali justru menguntungkan investor dan pengusaha, bukan pekerja.
Fahmi juga menyampaikan bahwa di tengah gempuran investasi dan pertumbuhan industri kecil-menengah di Garut, masih banyak buruh yang menghadapi kondisi kerja yang tidak layak. Ia juga menyampaikan empat masalah mendasar yang dihadapi buruh garut saat ini berdasarkan pantauan lapangan , masalah yang terus berulang antara lain:
1.Upah Minimum yang Tidak Memadai
UMK Garut tahun 2025 yang berada di bawah rata-rata provinsi, tidak sebanding dengan lonjakan kebutuhan pokok. Banyak buruh sektor garmen dan makanan ringan menerima upah hanya sedikit di atas Rp2 juta per bulan.
2.Minimnya Jaminan Sosial dan Kesehatan
Sebagian besar buruh informal dan kontrak belum terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Banyak dari mereka bekerja tanpa kontrak tertulis.
3.Pelanggaran Jam Kerja dan Tidak Adanya Lembur yang Layak
Masih ditemukan praktik kerja lebih dari 8 jam tanpa upah lembur yang sesuai ketentuan.
4.Buruh Perempuan dan Perlindungan yang Lemah
Perempuan mendominasi tenaga kerja sektor padat karya, namun belum ada pengawasan ketat terkait hak cuti haid, melahirkan, hingga praktik diskriminatif di tempat kerja.
Dalam kesempatan yang sama Fahmi juga menyampaikan kritik terhadap pemerintah Kabupaten Garut terkhusus Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Garut yang dinilai tidak hadir secara substantif dalam menyelesaikan persoalan buruh. Penegakan hukum ketenagakerjaan lemah, program pembinaan buruh nyaris tidak terdengar, dan UMK disusun tanpa keterbukaan serta keberpihakan pada buruh.
Fahmi menambahkan, “Sudah terlalu lama buruh di Garut diperlakukan seperti roda penggerak ekonomi yang bisa dipakai dan dibuang. Jika permasalahan buruh ini tidak terselesaikan, kami akan terus bersuara lebih keras di jalanan dan di ruang publik,”katanya.
Fahmi juga menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Garut:
- Audit menyeluruh terhadap perusahaan padat karya
- Transparansi dalam penetapan UMK berbasis survei KHL
- Pengawasan ketat oleh Disnakertrans
- Perlindungan nyata bagi buruh perempuan dan informal
“saya percaya, kesejahteraan buruh adalah fondasi kemajuan daerah. Jika buruh disejahterakan, Garut akan bangkit bukan hanya karena investasi, tapi karena manusianya diperlakukan dengan bermartabat” Fahmi kepada wak media.
(Deden Kurnia)
ALERT : Content Is Protected !!