KILASGARUTNEWS.id|Kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus ditunjukkan Camat Cibalong, Kabupaten Garut, Galih Mawariz Suryana, S.E., S.IP., M.Si. Tak sekadar menunggu laporan di balik meja, ia turun langsung ke lapangan untuk memastikan warga penyandang disabilitas mendapatkan hak pelayanan administrasi kependudukan.
Kali ini, Camat Cibalong menyambangi salah satu keluarga di wilayah Desa Sancang yang diketahui belum memiliki dokumen administrasi kependudukan secara lengkap.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk asesmen awal untuk melihat langsung kondisi keluarga sekaligus mengidentifikasi kebutuhan agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Dari hasil peninjauan, diketahui sang istri mengalami keterbatasan penglihatan, sementara suaminya memiliki keterbatasan pendengaran. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga dalam mengakses berbagai pelayanan publik, terutama administrasi kependudukan dan pelayanan sosial.
Berdasarkan pemeriksaan awal, keluarga tersebut sebenarnya telah memiliki Kartu Keluarga (KK) yang terakhir diperbarui pada 2023. Namun, hingga kini keduanya belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Melihat kondisi tersebut, Camat Cibalong bersama Pemerintah Desa Sancang berkomitmen melakukan pendampingan untuk membantu proses perekaman KTP agar hak administrasi kependudukan keluarga tersebut dapat terpenuhi.
“Pelayanan pemerintah bukan sekadar mengurus dokumen, memperbarui data, atau menyelesaikan urusan administrasi. Lebih dari itu, pelayanan adalah tentang kehadiran, kepedulian, dan kesediaan untuk mendengarkan serta membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Galih Mawariz Suryana.
Ia menegaskan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pemerintah tanpa diskriminasi, termasuk masyarakat penyandang disabilitas.
“Jangan sampai keterbatasan menjadi penghalang bagi siapa pun untuk mendapatkan haknya. Pemerintah harus hadir, memastikan tidak ada warga yang terlewat dan tidak ada satu pun masyarakat yang merasa berjalan sendiri,” tegasnya.
Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pelayanan publik sejatinya tidak cukup hanya dilakukan di balik meja kantor. Pemerintah harus mampu menjangkau masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dan membutuhkan pendampingan khusus.
Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata berapa banyak dokumen yang diterbitkan, melainkan sejauh mana kehadirannya benar-benar dirasakan masyarakat.
(Dea)




























