KILASGARUTNEWS.id|Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertipikat Hak Kepemilikan Bersama, Tanah Instansi Pemerintah, TNI dan Polri, berlangsung di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jum’at (23/6/2023).
Menteri ATR/ BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam kesempatan ini dilakukan penyerahan sertipikat tanah kepada instansi pemerintah, TNI Polri, serta sertipikat tanah redistribusi kepada 422 kepala keluarga di Kabupaten Garut, yang sudah menunggu lama untuk bisa mendapatkan kepastian hukum.
Hadi Tjahjanto memaparkan, penyerahan sertipikat yang dilaksanakan di Gedung Pendopo Garut, dilanjutkan dengan penyerahan 9 sertifikat secara door to door kepada masyarakat dengan tujuan untuk melihat secara langsung apakah ada permasalahan ataupun kendala yang harus segera diselesaikan.
“Termasuk kami juga akan menyerahkan 9 sertipikat tanah wakaf, yang menjadi program kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah wakaf tempat-tempat ibadah di seluruh Indonesia supaya selesai, baik itu tempat ibadah kelenteng, vihara, pura, gereja, masjid, semuanya akan kita selesaikan,” lanjutnya.
Ia menegaskan, jika masih ada tanah wakaf ataupun tempat ibadah yang belum selesai disertifikatkan, maka pihaknya akan segera menyelesaikannya tanpa adanya diskriminasi apapun.
Menteri ATR/BPN juga mengucapkan, pihaknya akan menyelesaikan pembuatan sertipikat sebanyak 120 juta bidang tanah dari target yang ditentukan yaitu 126 juta bidang tanah di akhir tahun 2024. Ia menambahkan, bahwa 6 juta bidang tanah selanjutnya akan diselesaikan pada tahun 2025.
“Sedangkan untuk redis, redis sendiri khusus untuk tanah-tanah Dinas Perkebunan itu malah sudah kita selesaikan 300%, dari target 400 ribu hektar,” lanjutnya.
Senada dengan Menteri ATR/BPN, Bupati Garut, Rudy Gunawan menyampaikan bahwa penyerahan sertipikat ini dilanjutkan dengan kunjungan door to door di Kecamatan Kadungora. Ia mengatakan, bahwa di Kabupaten Garut sendiri penyerahan sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah dilaksanakan sebanyak dua kali.
“Hari ini bapak berkenan hadir ke lokasi, akan datang door to door ke tempat di mana masyarakat itu ada, dan pasti akan bergembira karena kita punya sertipikat,” ucap Rudy di hadapan menteri.
Ia menuturkan, bahwa saat ini masih banyak tanah negara yang digunakan oleh masyarakat, namun masih belum memiliki kepastian hukum. Maka dari itu, pihaknya siap untuk melaksanakan reforma agraria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kita sekali lagi bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa tanah yang merupakan bagian dari inti kehidupan itu akan dilakukan pensertifikatan (dan) pendaftaran sehingga mempunyai kekuatan hukum dan alat bukti kepemilikan yang sah,” tandasnya.
Sementara itu, di Gedung Pendopo Garut, ada beberapa sertipikat yang diserahkan diantaranya yaitu Sertipikat Aset Pemerintah Kabupaten Garut sebanyak 115 bidang, Sertipikat Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat (1 bidang), Sertipikat Aset Kepolisian Republik Indonesia (4 bidang), Sertipikat Aset Kementerian Pertahanan (1 bidang), dan Sertipikat Komunal (1 bidang).
Setelah penyerahan di Gedung Pendopo, Bupati Garut, Rudy Gunawan mendampingi Menteri ATR/ BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan 9 sertipikat secara door to door di Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.
Menteri ATR BPN, Hadi Tjahjanto, menyampaikan bahwa di momen ini dirinya mencoba berkomunikasi dengan masyarakat, di mana masyarakat mengaku merasa sangat senang dengan adanya program sertifikasi PTSL, apalagi masyarakat hanya dibebani biaya sebesar Rp150.000.
Ia juga bersyukur bahwa Bupati Garut, Rudy Gunawan membebaskan biaya BPHTB menjadi nol rupiah. Menurutnya, bahwa hal ini sangat membantu masyarakat. Selain itu, Hadi Tjahjanto juga sudah memberikan instruksi kepada Kepala Kantor ATR BPN Garut maupun Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Barat agar dapat mensertifikatkan lahan sawah yang ada di Harumansari, karena sawah yang terdapat di area tersebut sangat subur, sehingga dengan adanya sertipikat tersebut lahan sawah dapat terjaga, tetap menjadi lumbung padi, serta sumber ketahanan pangan.
“Dan berikutnya juga sertipikat itu bisa digunakan untuk usaha, tabungan, sehingga masyarakat disini juga merasakan dampak dari PTSL,” ucapnya.
Selain itu, Bupati Garut mengungkapkan bahwa pihaknya membebaskan biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat yang mengikuti program PTSL, sehingga tidak ada lagi biaya selain 150 ribu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN.
Rudy Ia mengatakan, bahwa di Kabupaten Garut masih terdapat 700 ribu tanah yang belum bersertifikat, maka dari itu pihaknya akan menyelesaikan di tahun 2025.
“BPHTB-nya tidak usah bayar, bukan ditanggung. Jadi pendapatan dari BPHTB kita berkurang tapi untuk yang pertama kalinya,” ucapnya.
Disisi lain, Rudy menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar semua tanah di Kabupaten Garut dapat bersertifikat, apalagi nilai jual tanah di Kabupaten Garut akan meningkat setelah adanya tol.
Terkait mafia tanah, Bupati Garut akan melakukan kerja sama terutama dengan pihak desa untuk memberantas mafia tanah.
“Saya kira (pemberantasan) mafia tanah itu akan dilakukan kerja sama antara pemerintah daerah, terutama desa ya, saya mempunyai hak adat kalau yang ber sertifikatkan dengan BPN ya,” tandasnya.(Agus*).
ALERT : Content Is Protected !!