KILASGARUTNEWS.id|Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Garut tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ia meminta agar data pendukung dilengkapi sehingga regulasi yang disusun benar-benar mampu memberikan keberpihakan kepada petani.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dengan agenda penyampaian pendapat pemerintah daerah terhadap Raperda inisiatif DPRD tersebut. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Abdusy Syakur Amin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Garut yang telah mengambil prakarsa dalam penyusunan Raperda tersebut.
Menurutnya, inisiatif DPRD ini menunjukkan perhatian terhadap petani sebagai salah satu pelaku utama pembangunan sektor pertanian di daerah. Selain itu, penyusunan regulasi tersebut menjadi wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat perekonomian masyarakat.
Bupati menegaskan, data yang lengkap dan akurat sangat diperlukan sebagai bahan penyempurnaan rancangan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi para petani di Kabupaten Garut.
“Saya mohon kepada DPRD untuk memberikan data selengkapnya. Karena menurut saya itu sangat detail dan sangat melaraskan kita semua supaya ke depan lebih bisa memberikan keberpihakan kepada para petani,” ujar Abdusy Syakur Amin.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti besarnya jumlah masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian di Kabupaten Garut. Menurutnya, petani memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menopang perekonomian daerah.
“Artinya proporsinya dari kerjanya itu juga lebih besar peranan dalam retribusi pangan bagi Kabupaten Garut,” tambahnya.
Ia berharap pembahasan Raperda tersebut dapat berjalan optimal dan menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki kepastian hukum, efektif dalam pelaksanaannya, serta memberikan manfaat nyata bagi perlindungan dan pemberdayaan petani.
Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap kemandirian dan kesejahteraan petani semakin meningkat, sekaligus memperkuat posisi sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian Kabupaten Garut.
(DK)




























