KILASGARUTNEWS.id|KPUD Garut melantik ratusan anggota Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) Pemilu 2024 kabupaten Garut secara serentak beberapa waktu lalu.
Di balik suksesnya acara pelantikan, ternyata dugaan miring justru muncul dari para peserta seleksi PPS. Hal ini mendapat respon keras dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Garut. Rabu (25/01/2023).
“Setelah terlaksananya pelantikan PPS banyak aduan masuk ke kami prihal kejanggalan pengumuman hasil seleksi PPS dari para peserta di beberapa desa yang tersebar diseluruh kecamatan diKabupaten Garut,” ungkap Fathan.
Lebih lanjut Fathan menjelaskan bahwa setelah dilaksanakanya pelantikan PPS oleh KPU Garut, SEMMI mendapat banyak aduan melalui media sosial dan WhatsApp.
“Ya, SEMMI mendapat banyak aduan dan kita sedang menampung aduan lainya, jika ada dari peserta seleksi PPS yang merasa hasil kelolosan janggal bisa hubungi SEMMI melalui Media Sosial kami atau Whatsapp aduan yang kami sediakan.” lanjut Fathan.
Bahkan SEMMI mengklaim sudah memiliki banyak bukti kejanggalan dalam penentuan hasil kelolosan PPS dikabupaten Garut.
“Kami sudah mendapat banyak bukti yang diduga merupakan kejanggalan, contoh ada satu peserta seleksi yang memiliki nilai CAT tertinggi namun gagal, kedua tidak adanya transparansi dari nilai wawancara, bahkan disalah satu desa terdapat peserta seleksi yang tidak mengikuti tes wawancara namun ditetapkan sebagai anggota PPS terpilih,” terangnya.
Sedangkan dalam tahapan seleksi PPS ada beberapa aturan dan pasal dalam penyelenggaraan pemilu yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), salah satunya Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
ALERT : Content Is Protected !!