KILASGARUTNEWS.id|Pj Bupati Garut ,Barnas Azidin tegaskan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak boleh berjualan atau bazar di tempat berlalu lintas kendaraan, kita mendukung para PKL berjualan, tapi tidak di jalan raya,dan tidak mengganggu lingkungan.!
Barnas menjelaskan,kami dapat surat banyak dari warga,dan mereka menolak karena akses jalan ke mereka itu tertutup, sehingga kita (Pemda) bertindak untuk tidak memberikan ruang untuk PKL”.jelasnya kepada wartawan usai melaksanakan rapat forkopimda dan pengurus PKL di halaman pendopo,Garut Selasa (19/03/2024).
Oleh karena itu,lanjut Barnas,kita kan harus adil,yang PKL itu harus jalan juga yang masyarakat harus bisa mengakses jalan.
Jadi hasil kesepakatan kami dengan forkopimda yaitu ,melarang para PKL ke jalan karena berdampak kemacetan kota, lebaran nanti yang sangat dirasakan pada pulang kampung (mudik), lalu kemudian bagi pejalan kaki merasa tidak nyaman,dan juga eskatika. Tapi eskatika itu tidak mungkin juga dikedepankan, jadi kita untuk keamanan dan kenyamanan saja.
Kami tadi bersepakat bahwa mereka boleh berdagang di manapun asal tidak di jalan. Nah solusinya,Kata Barnas,itu kita menyediakan tempat yaitu di SOR yang nanti itu mungkin dari sekarang tim kami sedang kesana untuk menentukan yang mana ruas ruasnya.
“Nah kalau di jalan tidak ada pedagang ,para pembeli pastinya akan ke SOR semua,apalagi bila barang barangnya menarik ,saya yakin,dan ini tinggal sosialisasi dari kitanya”.
Lebih lanjut Barnas menghimbau, kepada masyarakat untuk berkunjung lah kesana, tinggal sekarang siap tidak pegawai nya untuk kita hadir di sana, jangan sampai hadir juga mereka kecewa dengan dagangan yang asal asalan saja,intinya,saya mendukung kepada para PKL.
Bila ada yang memaksakan berjualan di jalan, menurut Barnas ,ya itu melanggar, tentu kita akan menindak, membongkar, ya itu dengan konsekuensi nanti dia cape, lalu dia (PKL) akan rugi diantaranya waktu,tenaga,dan lain sebagainya, jadi lebih baik kita bergandeng tangan bersama mereka,jangan mencari kekisruhan, pedagang bisa jualan dan masyarakat bisa nyaman berlalu lintas dengan aman ,nyaman karena tidak terganggu.”ungkapnya.
Ditempat yang sama, Kasatpol PP Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko turut menyampaikan bahwa, Satpol PP itu tidak memiliki kewenangan atau kebijakan, terus tidak ada kompromi, Satpol PP itu lurus menegakan aturan, ini jelas aturan apa? Aturan barusan sudah disampaikan dengan kesepakatan forkopimda. Jadi kita lurus saja apa yang diputuskan, yang menjadi kebijakan itu yang kita laksanakan,” tugasnya.
Kemudian, lanjut Basuki Eko, bila melanggar ya kita tertibkan, ini ada beberapa ketentuan pertama peraturan daerah (Perda), undang-undang jalan, dan itu banyak aturan aturan lainnya, jadi banyak ketentuan yang dilanggar, belum kenyamanan masyarakat, kan semua masyarakat pun pada mengeluh. Jadi seperti yang disampaikan oleh pakPpj Bupati bahwa kita itu harus adil jadi jangan memaksakan kehendak sendiri dengan alasan perut lalu kepentingan yang lain dikorbankan.
Jadi ini pak Pj Bupati ingin ada keadilan.”sebutnya
Eko mengimbau taati ketentuan ! jadi pemerintah itu tidak melarang untuk berjualan. Bahkan mendukung untuk berjualan tapi pada tempatnya.! Nah sekarang selama bulan Ramadhan ada pemohon untuk bazar ramadhan tadi sudah diputuskan bazar ramadhan itu silahkan tapi sesuai yang disampaikan pak bupati yaitu di SOR.”pungkasnya. (Agus*).
ALERT : Content Is Protected !!