Guru Honorer Garut Menangis, Ketua DPRD Garut Buta dan Tuli

KILASGARUTNEWS.id|Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Garut, Rifki Fauzi, mengecam tajam pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Ketua DPRD Garut, Euis Ida, dalam menghadapi demonstrasi para guru honorer di Garut.

Pernyataan tersebut, yang mengatakan “sok nangisna sing sae”, dinilai sebagai sikap yang tidak pantas dan tidak menghargai perjuangan para pendidik yang sedang berjuang untuk hak-hak mereka.

Rifki Fauzi menyatakan kekecewaannya atas pernyataan tersebut, Pernyataan tersebut tidak mencerminkan empati dan pengertian terhadap kondisi dan perjuangan guru honorer yang sedang berunjuk rasa.

Sebagai Wakil Rakyat, seharusnya Ketua DPRD Garut memberikan dukungan dan mendengarkan aspirasi mereka dengan serius, bukan menganggap seruan mereka sebagai bentuk “pura-pura menangis” atau tidak tulus. Pernyataan seperti ini dapat memperburuk hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta menunjukkan ketidakpedulian terhadap masalah yang dihadapi oleh para guru honorer yang merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan.

Terutama mengingat beberapa bulan sebelumnya Ketua DPRD Garut aktif meminta dukungan suara untuk terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Sikap tidak konsisten dari Ketua DPRD Garut dalam merespons aspirasi masyarakat, terutama para guru honorer yang membutuhkan perhatian serius, sangat memprihatinkan,” ujar Rifki.

Selain itu, Rifki Fauzi juga mengajak seluruh masyarakat Garut untuk bertindak dalam menanggapi tindakan DPRD Garut yang menutup kolom komentar di akun Instagram mereka.

“Tindakan menutup kolom komentar ini mencerminkan ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas publik dari pihak DPRD Garut,” kata Rifki.

Ia menegaskan pentingnya ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sebagai upaya untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kritik dari Ketua DPC SEMMI Garut ini menggarisbawahi perlunya kepemimpinan yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta transparansi dalam mengelola urusan publik.(*).