DPC  K – SPSI  Garut Menggelar Konfercab Ke 1 Tahun 2023

KILASGARUTNEWS.id|Bertempat di Hotel Sumber Alam, Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K -SPSI) Kabupaten Garut tengah mengadakan acara Konfrensi Cabang ( Konfercab) Ke – 1, tingkat Kabupaten Garut,  Sabtu (23 – 12- 2023).

Dalam kesempatan acara tersebut digelar, selain para pengurus dan anggota DPC K – SPSI Garut. Hadir Bupati Garut yang diwakili oleh stap ahli, H Muksin, Ketua DPD K – SPSI Jawa barat, dan para tamu undangan ketua dari berbagai elemen /organisasi profesi di lingkungan wilayah kabupaten Garut.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wilayah Jawa barat, Roy Jinto Afrilianto SH mengatakan, hari ini Konfrensi Cabang (Konfercab) Garut yang 4 agenda mengevaluasi 5 tahun ke belakang.

Kemudian yang kedua adalah menetapkan 5 tahun ke depan program kerja, dan rekomendasi keputusan bersama organisasi serta memilih kepengurusan, ketua dan kepengurusan untuk 5 tahun ke depan masa jabatan 2023 -2028.”Katanya.

Roy berpesan kepada teman-teman adalah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan kaum buruh di Garut yang kita tahu Garut menjadi salah satu tempat tujuan investasi di Jawa Barat. Khususnya investasi padat karya, garmen alas kaki ,sepatu ,dan yang mempekerjakan banyak buruhnya.

Sehingga perlu diperhatikan tentang kesejahteraan. Jangan investasi masuk ke sini hanya melihat karena upahnya murah.

Karena upah bukan salah satu tujuan untuk investasi tetapi bagaimana produktivitas daya saing perusahaan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya tentunya.

Karena bagaimanapun, kata Roy, mayoritas teman-teman buruh di Garut itu, itu kebanyakan mengeluh mengenai kesejahteraan. Salah satunya adalah Jamsostek, kemudian BPJS kesehatan, dan kemudian mengenai upah, dan termasuk upah – upah lembur, dan ini yang menjadi salah satu prioritas teman-teman SPSI Garut dalam konfrencab ini untuk dievaluasi.

Terkait dengan soal murahnya upah di Garut, menurut Roy, karena memang industri pada waktu itu belum begitu berkembang, sehingga gerakan buruhnya serikat pekerjaannya tidak begitu peduli terhadap persoalan pengupahan ini.

Sehingga begitu banyak industri yang hari ini di Limbangan di Cibatu kemudian di Leles dan membuat sekarang upah daerah-daerah lain yang sudah tinggi Garut tertinggal gitu.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sehingga ini yang membuat, yang harus ditingkatkan dalam segi penghasilan upah, karena banyak warga Garut juga nyari kerjanya ke Bandung, atau ke lewat daripada Garut karena persoalannya hanya sederhana yaitu persoalan upah.

Padahal tingkat keselamatannya misalkan orang dari Garut pakai motor ke Bandung bolak-balik juga keselamatan juga tapi karena upahnya lebih tinggi dibandingkan mereka lebih mengambil posisi untuk bekerja di luar Garut”Jelasnya.

Roy menambahkan, kalau home industri kan kalau dia pekerja yang di bawah 50 itu tetap dia mengikuti yang namanya upah itu berdasarkan Sesuai dengan keputusan gubernur.

Kecuali adalah dia pekerjanya di bawah 10 orang, kalau di bawah 10 orang dia berdasarkan kesepakatan tapi kalau sudah berbentuk badan hukum CV atau PT maka, mau tidak mau dia harus tunduk kepada peraturan perundang-undangannya.

“Cara spesifik untuk perusahaan yang sudah terdaftar di SPSI, kata Roy, kalau perusahaan besarnya kita ada lima diantaranya, Pratama, kemudian Chanshin,Dambi,CV agung, dan 1 lagi adalah pabrik makanan. Tapi yang lainnya masih home home industri yang perlu memang menjadi perhatian kita bersama”Ujarnya.

Karena memang perubahan Garut dari agraris kemudian kepada industri ini membutuhkan proses yang cukup lama dan juga proses pembelajaran kepada teman-teman buruhnya agar bahwa, penting berserikat untuk bagaimana teman-teman buruh yang ada di sini itu agar bahwa, pentingnya dengan bekerja untuk melindungi mereka ketika ternyata mereka tidak dilaksanakan oleh perusahaan persentase terkait masalah pekerjaan.”Ungkapnya.

Menanggapi soal buruh di daerah kabupaten Garut sementara itu,salah satu anggota DPRD Kabupaten Garut yang juga sekarang ini tengah maju dalam pencalonan legislatif (Caleg) di kursi DPRD Provinsi Jawa barat dapil XIV yang mengaku dari PKS, Karnoto, pertama ia mengucapkan selamat kepada temen temen dari jajaran ketua pengurus SPSI Kabupaten Garut, yang memang sekarang sedang melaksanakan Konfercab 1”. Ucapnya usai menghadiri undangan Konfercab SPSI di halaman hotel Sumber Alam Garut.

Lanjut Karnoto berharap, mudah-mudahan dengan melalui konfrecab SPSI hari ini bisa terwujud pemimpin/ ketua SPSI Kabupaten Garut Yang sesuai dengan ekspektasi anggotanya, diantaranya, bisa memperjuangkan aspirasi anggota diantara mungkin sisi kesejahteraan, dan mudah-mudahan ke depan terbangun sinergitas kerja trivatif yah baik,serikat buruh, kemudian perusahaan, termasuk juga pemerintah daerah.”Harapnya.

Karnoto meminta agar rekan-rekan SPSI dapat menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak termasuk kami dari unsur DPRD Kabupaten Garut, yang senantiasa bersama menyerap dan memperjuangkan ,dan mengadvokasi berbagai kepentingan buruhnya.

Karnoto menambahkan, Garut sudah ditetapkan sebagai daerah kawasan industri yang ramah lingkungan diantaranya ada 5 (lima) kecamatan di wilayah Garut Utara saya kira ke depan kita optimalkan yah dalam rangka meningkatkan investasi dan juga membuka lowongan kerja bagi pemuda-pemudi kita hari ini sudah ada 57.000 angkatan kerja di Kabupaten Garut.

“Mudah-mudahan ke depan para pengangguran yang masih di kisaran 100 ribu bisa bisa terserap dan terselesaikan”. Harapnya.

Lebih lanjut Karnoto memaparkan,saya kira ada kesesuaian agenda antara PKS, pemerintah daerah ,kemudian juga dengan rekan-rekan serikat buruh , saya kira ini kita tinggal sinergi lah di lapangan terus begitu. Kami berharap masalah pengangguran ini bisa selesaikan.

Dan mohon mungkin, bukan saya melarang rekan-rekan untuk aksi demonstrasi segala macam ,tapi saya kira, kita sama sama menjaga kondusifitas.

Kedua juga kesejahteraan kita harus meningkat yang setiap tahun bisa bertambah ,tapi juga Kita sesuaikan dengan kemampuan industri.

“Jangan sampai, kemudian mereka, gara-gara tidak ada titik temu antara pemerintah lalu kemudian perusahaan dan Serikan buruh akhirnya kemudian proses industri bubar, kemudian nanti dampaknya pengangguran menjadi meningkat di Kabupaten Garut”. Pungkasnya.

(Agus*).