Bupati Garut Warning Dinkes dan DLH Pastikan Gizi Terjaga dan Sampah SPPG Terkelola

KILASGARUTNEWS.id|Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memimpin langsung Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat kabupaten yang digelar di Ruang Rapat Setda, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (11/3/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang harus memberikan dampak nyata, tidak hanya bagi peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga terhadap penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

Saat ini, di wilayah Garut telah beroperasi sebanyak 425 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bupati optimistis kehadiran SPPG tersebut akan berkontribusi besar dalam memperbaiki status gizi generasi muda di Kabupaten Garut.

Meski secara operasional program berjalan dengan baik, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap dampak ekonomi yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ia menyoroti adanya keluhan terkait pemenuhan bahan baku SPPG yang masih banyak dipasok dari luar wilayah, bukan dari petani maupun pedagang lokal.

“Masih ada keluhan bahwa bahan baku SPPG diambil bukan dari masyarakat sekitar, melainkan dari tempat lain. Saya memahami ada pertimbangan efisiensi, namun hal ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak di kemudian hari,” tegas Bupati.

Sebagai langkah solusi, Pemerintah Kabupaten Garut akan mengambil langkah strategis dengan mengatur rantai pasok agar SPPG dapat memprioritaskan penggunaan komoditas lokal. Hal ini diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Garut.

Selain itu, Bupati juga menginstruksikan penguatan komunikasi dan koordinasi antara Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG dengan sejumlah perangkat daerah terkait.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain:

1. Dinas Kesehatan memastikan kelayakan dan standar gizi makanan yang disediakan.
2. Dinas Lingkungan Hidup mengelola manajemen sampah dari aktivitas SPPG.
3. Penyediaan layanan aduan masyarakat (hotline) guna mempermudah komunikasi serta pelaporan kendala di lapangan.

Bupati menegaskan bahwa keberhasilan program MBG merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Program ini menyangkut kepentingan masyarakat Garut. Karena itu saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan MBG agar memberikan dampak positif bagi kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, serta pemerataan pembangunan di Kabupaten Garut,” pungkasnya.

(wan*)