KILASGARUTNEWS.id|Memasuki momentum HUT ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Garut didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan dan kinerja pemerintahan Bupati Abdusy Syakur Amin bersama Wakil Bupati Putri Karlina.
Lebih dari satu tahun pemerintahan Syakur–Putri berjalan, masyarakat dinilai berhak mengetahui sejauh mana visi “Garut Hebat dan Berkelanjutan” telah diwujudkan dalam bentuk perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Dorongan evaluasi tersebut disampaikan Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si., mantan Ketua BEM FISIP Uniga, Pemuda Pelopor Kabupaten Garut, Ketua Demisioner GMNI Garut sekaligus akademisi dan pengamat kebijakan publik. Minggu (16/8/2026).
Menurut Jajang, kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan, melainkan bagian dari kontrol sosial dan mekanisme demokrasi untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat.
“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan pemerintah. Kami sedang mempertanyakan apakah kebijakan yang dibuat hari ini benar-benar menjawab persoalan rakyat Garut. Jangan sampai Garut Hebat hanya hebat dalam dokumen perencanaan, tetapi masyarakat masih berhadapan dengan kemiskinan, infrastruktur yang belum merata, pelayanan kesehatan, pendidikan yang belum optimal dan persoalan tata kelola pemerintahan,” tegas Jajang.
Ia menilai visi dan misi pembangunan tidak boleh berhenti sebagai slogan politik maupun dokumen perencanaan.
Ukuran keberhasilannya, kata dia, harus sederhana dan dapat dirasakan masyarakat: apakah kemiskinan berkurang, jalan semakin baik, pelayanan kesehatan semakin mudah, pendidikan semakin berkualitas, pelayanan publik semakin cepat, serta kesenjangan antarwilayah semakin kecil.
Pemkab Garut sendiri telah menetapkan delapan misi pembangunan 2025–2029 yang antara lain berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, pelayanan publik inklusif, pemerataan infrastruktur serta pembangunan kawasan perdesaan.
Atas dasar itu, Jajang menyampaikan delapan tuntutan dan agenda evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten Garut.
1. Evaluasi Total Program Syakur–Putri
Jajang meminta seluruh program prioritas pemerintah daerah dievaluasi secara terbuka.
Menurutnya, setiap program harus dapat diukur berdasarkan target, anggaran, capaian dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia mengingatkan agar APBD tidak hanya terserap untuk kegiatan rutin dan seremonial, sementara persoalan mendasar masyarakat belum mengalami perubahan signifikan.
Pemkab juga didorong menyampaikan capaian setiap indikator misi pembangunan dalam RPJMD secara berkala dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
2. Kemiskinan Ekstrem Harus Menjadi Emergency Policy
Persoalan kemiskinan ekstrem dinilai harus ditempatkan sebagai agenda darurat pembangunan daerah.
Jajang meminta pemerintah tidak hanya menghitung jumlah bantuan sosial yang disalurkan, tetapi juga mengukur berapa banyak keluarga penerima manfaat yang benar-benar mampu keluar dari kemiskinan.
“Jangan hanya menghitung berapa bantuan yang dibagikan. Hitung berapa keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan.”
Menurutnya, program penanganan kemiskinan harus terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, perumahan, serta penguatan ekonomi desa.
3. Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur
Persoalan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi dan infrastruktur dasar lainnya juga menjadi perhatian.
Jajang mendesak Pemkab Garut menyusun prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah masyarakat terdampak, manfaat ekonomi serta prinsip pemerataan antarwilayah.
“Jangan sampai ada wilayah yang terus mendapatkan pembangunan, sementara wilayah lainnya bertahun-tahun menunggu jalan, jembatan, irigasi maupun fasilitas dasar.”
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar proses pembangunan daerah tidak dipengaruhi kepentingan kelompok maupun kepentingan tertentu.
4. Reformasi Pelayanan Kesehatan hingga Tingkat Desa
Menurut Jajang, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada kawasan perkotaan.
Pemerintah perlu mengevaluasi pemerataan tenaga kesehatan, fasilitas Puskesmas, ketersediaan obat, layanan ibu dan anak, ambulans, sistem rujukan serta akses kesehatan masyarakat di wilayah terpencil.
“Masyarakat Garut di pelosok memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Negara tidak boleh kalah hanya karena persoalan jarak geografis.”
5. Transparansi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Jajang juga meminta Pemkab Garut membuka informasi mengenai progres tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Ia menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa seluruh persoalan tata kelola pemerintahan telah selesai.
“WTP adalah opini atas kewajaran laporan keuangan, bukan cek kosong untuk mengatakan bahwa semua persoalan pemerintahan sudah selesai. Setiap rekomendasi pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara serius.”
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana rekomendasi hasil pemeriksaan telah diselesaikan oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait.
6. Perkuat Merit System dan Profesionalisme Birokrasi
Reformasi birokrasi juga dinilai harus menjadi agenda serius pemerintahan Syakur–Putri.
Jajang meminta penempatan pejabat dan aparatur dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, kinerja, rekam jejak serta kebutuhan organisasi, bukan karena kedekatan politik maupun kepentingan kelompok.
Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah memiliki target kinerja yang jelas dan dapat dievaluasi secara objektif.
“Kalau ada kepala perangkat daerah yang tidak mampu menerjemahkan visi-misi menjadi kinerja nyata, jangan dipertahankan hanya karena alasan kenyamanan birokrasi. Pemerintahan membutuhkan orang yang bekerja, bukan sekadar menduduki jabatan.”
7. Pendidikan Harus Menghasilkan Peningkatan Kualitas SDM
Jajang menilai pembangunan pendidikan tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung maupun penyerapan anggaran.
Ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan harus dilihat dari perubahan kualitas manusia yang dihasilkan.
Karena itu, Pemkab Garut dinilai perlu memiliki target pembangunan sumber daya manusia lima tahunan yang terukur, mencakup kualitas guru, kondisi sekolah, kompetensi lulusan, angka putus sekolah, pengangguran usia muda hingga keterhubungan lulusan dengan dunia kerja.
“Jangan sampai pembangunan pendidikan berhenti pada berapa banyak gedung yang dibangun. Pertanyaannya adalah berapa besar kualitas manusia Garut meningkat.”
8. Bentuk Forum Evaluasi Publik “Garut Hebat”
Agenda terakhir yang didorong adalah pembentukan Forum Evaluasi Publik Garut Hebat.
Forum tersebut diharapkan melibatkan akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, pers, tokoh masyarakat, pelaku usaha, organisasi profesi serta kelompok masyarakat desa.
Jajang menegaskan forum tersebut harus memiliki fungsi nyata dalam mengawal capaian RPJMD dan tidak berubah menjadi kegiatan seremonial.
Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala dan hasilnya diumumkan kepada publik.
BUPATI HARUS BERANI MENGEVALUASI DIRI
Jajang menegaskan bahwa pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang alergi terhadap kritik.
Sebaliknya, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menerima kritik, membuka data, mengoreksi kebijakan dan memperbaiki kesalahan.
“Kami meminta Bupati Syakur dan Wakil Bupati Putri berani melakukan evaluasi terhadap pemerintahannya sendiri. Jangan menunggu masyarakat marah baru pemerintah bergerak. Jangan menunggu persoalan menjadi krisis baru kebijakan diperbaiki.”
Ia menegaskan kritik tersebut bukan bertujuan menjatuhkan pemerintahan Syakur–Putri.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah pada akhirnya akan menjadi keberhasilan seluruh masyarakat Garut.
“Justru kami ingin pemerintahan ini berhasil. Karena kalau pemerintahan berhasil, yang menikmati keberhasilannya bukan Bupati, bukan partai, bukan kelompok tertentu, tetapi seluruh masyarakat Garut.”
GARUT MEMBUTUHKAN HASIL, BUKAN SEKADAR JANJI
Momentum 81 tahun kemerdekaan, kata Jajang, seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan refleksi dan mengukur kembali capaian pembangunan.
Visi “Terwujudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan” harus dibuktikan melalui indikator yang konkret, terukur dan dapat dirasakan masyarakat.
Delapan misi pembangunan Kabupaten Garut 2025–2029 harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Garut tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai membuat program. Garut membutuhkan pemerintah yang mampu menyelesaikan masalah.”
“Garut tidak membutuhkan pembangunan yang hanya terlihat dalam laporan. Garut membutuhkan pembangunan yang terasa di rumah-rumah rakyat.”
Jajang menutup kritiknya dengan satu pesan utama kepada Pemerintah Kabupaten Garut:
“GARUT HEBAT HARUS TERBUKTI DI JALAN, DI DESA, DI PUSKESMAS, DI SEKOLAH, DI PASAR, DAN DI RUMAH-RUMAH MASYARAKAT MISKIN.”
(red)
ALERT : Content Is Protected !!