KILASGARUTNEWS.id|Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-61 yang dilaksanakan di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda), Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (8/5/2023).
Bertindak selaku inspektur upacara, Bupati Garut, Rudy Gunawan, dengan membacakan sambutan tertulis dari Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo. HUT ke-73 Satpol PP dan ke-61 Satlinmas tahun ini mengusung tema “Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi melalui Satpol PP dan Satlinmas yang Profesional.
Bupati Garut, menyampaikan bahwa dirinya sengaja memimpin secara langsung upacara hari ini, dalam rangka memberikan penghormatan terhadap Hari Satpol PP dan Satlinmas tingkat Kabupaten Garut.
Di momen ini, ia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Satpol PP Kabupaten Garut yang saat ini masih memiliki persoalan fundamental, yaitu terkait status kepegawaian Satpol PP yang masih belum menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya sangat terkejut ketika kalian yang berada di lapangan, yang berpanas-panasan di sekitar Pengkolan, di Alun-alun, atau berada dalam satu situasi operasi tengah malam, ternyata saudara hanya dibayar 400 ribu rupiah saat itu (tahun 2014),” ucapnya.
Oleh karena itu, imbuh Rudy, pihaknya secara bertahap melalui keuangan daerah berupaya untuk memberikan upah yang layak untuk anggota non ASN Satpol PP Kabupaten Garut, yang saat ini sudah berada di angka 2,8 juta rupiah.
“Meskipun itu tidak cukup, karena saudara-saudara sekalian seharusnya saudara itu ada privilege. PP 48 2018 bukan hanya untuk guru, untuk tenaga kesehatan, atau penyuluh pertanian, tetapi untuk hal-hal yang lain yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Bupati Garut menyampaikan, bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Garut, dr. L dan Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, akan terus melakukan langkah konkret dalam rangka memberikan perlindungan bagi status kepegawaian anggota Satpol PP yang masih belum menjabat sebagai ASN, padahal dengan tugasnya mempunyai kewajiban menegakkan 300 Perda dan Perkada yang mempunyai sanksi hukum.
“Setidaknya kalian harus jadi PPPK, dan kemampuan keuangan daerah cukup untuk itu, karena saudara mempunyai tugas yang sangat berat,”lanjutnya.
Terakhir, Rudy memberikan apresiasi kepada Kasatpol PP Kabupaten Garut beserta para anggota yang berprestasi, yang telah mempunyai kontribusi besar terhadap Pemerintah Kabupaten Garut.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, menyampaikan bahwa di momen HUT Satpol PP dan Satlinmas tahun ini, pihaknya ingin membangun suatu tradisi, dengan mengundang para mantan Kasatpol PP di Kabupaten Garut.
“Artinya setiap orang yang ditugaskan di Satpol PP itu adalah suatu kehormatan. Tentu saja kita harus bisa menjaga kehormatan tersebut. Jadi hari ini kita undang para mantan Kasat, ini tujuannya untuk memberikan spirit, terus memberikan semangat bagi junior-juniornya dalam menegakkan Perda,” ucap Eko.
Terkait status kepegawaian anggota Satpol PP yang masih belum menjadi ASN, Eko menerangkan, pihaknya saat ini sedang menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, karena pengangkatan PNS merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Lumayan banyak kita (pegawai NON PNS) hampir satu kompi itu non PNS, jadi artinya 100 orang lebih yang honorer, tapi alhamdulilah atas kebijakan Pak Bupati, ini mereka (gajinya) diatas UMR, dulunya kan jauh di bawah UMR tapi atas kebijakan Pak Bupati ini diatas UMR,” ucapnya.
Disisi lain, ia menyampaikan bahwa dalam rangka penegakkan perda di Kabupaten Garut, pihaknya saat ini tengah gencar melaksanakan patroli dan razia, di antaranya yaitu razia miras, prostitusi, bahkan narkoba.
“Sekarang itu kemarin kita penegakkan perda yang cukup memprihatinkan adalah beredarnya miras pak, karena segala bentuk kejahatan itu bisa sumbernya dari sana, kita perang terhadap miras, makanya kita terus mengadakan patroli, terus mengadakan razia-razia,” tandasnya.(Agus*).
ALERT : Content Is Protected !!