KILASGARUTNEWS|Sekretaris Daerah (Sekda), Nurdin Yana membuka pelaksanaan _Workshop_ Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Garut yang dilaksanakan di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Senin (17/10/2022). Kegiatan ini dihadiri para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Garut, 42 camat, dan 159 kepala desa di Kabupaten Garut. Sementara, 262 kepala desa lainnya hadir secara virtual melalui zoom meeting.
Workshop ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Siti Mufattahah, Koordinator Fasilitasi Pengembangan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia) Kemendes PDTT RI, Andrey Ikhsan Lubis, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Garut (KPPN) Haryatno, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Garut, Mulyana.
Dalam sambutannya, Sekda Garut mengapresiasi terselenggaranya kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Garut ini. Menurutnya, pelaksanaan workshop di Kabupaten Garut ini merupakan pilihan yang sangat membahagiakan bagi pihaknya, karena tidak mungkin semua kabupaten/kota ditunjuk untuk dapat dilaksanakan workshop ini.
Ia berharap, para peserta dapat memanfaatkan workshop ini dengan baik, salah satunya yaitu terkait pemaparan yang diberikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Siti Mufattahah terkait peran DPR RI terhadap pembangunan desa, khususnya pembangunan perekonomian desa.
Selain itu, Nurdin Yana mengungkapkan bahwa dalam kesempatan ini juga Kepala KPPN Garut, Haryatno materi terkait degan kolaborasi pengawasan pengelolaan keuangan, pembangunan, dan aset desa dalam mengatasi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kemandirian desa.
“Saya kira inipun sangat representatif bagi kita semua. Beliau sebagai salah satu yang mengawasi kita dalam konteks pelaksanaan tugas kita, ini saya kira akan sangat membantu dan nanti dalam diskusi nanti rekan-rekan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya lebih dalam terkait dengan tugas dan fungsi beliau dalam konteks terhadap pelaksanaan pembangunan yang kita lakukan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana, Diana Mansyuri menerangkan, salah satu tujuan dari penyelenggaraan workshop ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, kecamatan, dan perangkat desa dalam mengelola dana desa.
“(tujuan) yang kedua, mendorong agar pengelolaan dana desa dapat lebih transparan dan akuntabel. Dan yang ketiga, memperoleh informasi dalam pengelolaan dana desa,” tandasnya.(Deden Kurnia).
ALERT : Content Is Protected !!