Hadiri Undangan Sosialisi Satgas Saber Pungli, BEM KBM IPI Paparkan Permasalahan Pungli di Kabupaten Garut

Kilas Garut News – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, menghadiri undangan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Kemenpolhumkam) Republik Indonesia melalui satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saver Pungli) tentang sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 87 tahun 2016 tentang satgas saber pungli yang dilaksanakan di Ballrom Hotel Santika Kabupaten Garut, Jum’at (18/2/2022) acara dibuka resmi oleh Asisten Daerah 1 Suherman.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula Irjen Pol Agung Makbul, sebagai sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat yang merupakan narasumber pertama, dilanjut oleh narasumber kedua dari ombudsman jawa barat memaparkan sosialisasi Perpres Nomer 87 tahun 2016 lalu dilanjut dengan sesi kedua yaitu sesi Forum Group Discussion (FGD).

Pada sesi FGD tersebut BEM KBM IPI Garut melalui Presiden Mahasiswa, Firman Yusup dan Menteri Luar Negeri, Nanan Nugraha memberikan pernyataan banyaknya dugaan pungutan liar di kabupaten Garut yang harus segera di sapu bersih.

Menurut Firman Yusup, kini kabupaten Garut terkenal dengan kota pungli.

” Garut saat ini terkenal dengan kota pungli, terbukti dengan maraknya dugaan pungutan liar diberbagai bidang baik di bidang pendidikan, pertahanan maupun dalam pelayanan publik, salah satunya dugaan pungutan liar dalam izin operasional dan juga pelayanan pembuatan E-KTP, hal-hal seperti itulah yang harus di sapu bersih secepatnya” katanya

Lanjut Nanan Nugraha selaku menteri luar negeri juga menilai banyaknya pungutan liar ini berawal dari pelayanan pemerintah yang tidak baik.

“Salah satu titik rawan adanya pungutan liar yaitu dalam pelayanan publik, salah satunya pelayanan administrasi kependudukan, banyak aduan kepada saya bahwa sanya masyarakat sangat resah dengan adanya pungutan liar dalam peroses pembuatan Administrasi kependudukan, dan salah satu permasalahan maraknya dugaan pungutan liar ini berawal dari permasalahan pada layanan pemerintah yang tidak baik dan mempersulit, sehingga saya mengatakan bahwa banyaknya pungutan liar selaras dengan bobroknya pelayanan pemerintah kabupaten Garut” pungkasnya.

Nanan juga mengatakan pihaknya sangat kecewa dengan tidak hadirnya pemerintah daerah pada kegiatan FGD tersebut.

” Saya sangat menyayangkan pada kegiatan yang baik ini, pemerintah daerah kabupaten Garut yang diundang banyak yang tidak hadir, dan Asda 1 pun hanya hadir saat membuka acara saja, padahal saya berharap beliau hadir pada sesi FGD tersubut, dan ketidak hadiran pemerintah kab. Garut ini apakah mereka sudah paham Perpres ini atau bahkan mereka menghindar, untuk berdialog bersama kami.” ujarnya