Disparbud dan Bumdes Akan Mengelola Objek Wisata Situ Bagendit, Pembangunannya Kini Mencapai Tahap Akhir

Kilas Garut News – Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menyatakan, pengelolaan objek wisata Situ Bagendit yang kini mencapai tahap akhir akan diberikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten  Garut, bekerja sama dengan pihak ketiga dan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).

“Ya, kita rencana, (objek wisata dikelola oleh) Disparbud bekerja sama dengan pihak ketiga ya, nanti pihak ketiga yang bekerja sama dengan BUMDES, dengan masyarakat gitu,” ujar Wabup saat  meninjau pembangunan revitalisasi Objek Wisata Situ Bagendit, di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Selasa (18/1/2022).

Helmi Budiman mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan Objek Wisata Situ Bagendit dengan mendirikan bangunan di sekitar objek wisata, sesuai dengan ketentuan.

“Jadi jangan khawatir ya masyarakat kita juga kan ini untuk masyarakat, masyarakat ada yang punya tanah di sini bisa mengembangkan untuk villa untuk dan lain sebagainya,” lanjut Helmi.

Pihaknya kini sudah menyiapkan konselor arsitektur yang dapat membantu masyarakat secara gratis di kantor  kecamatan, guna menentukan bangunan seperti apa saja yang boleh didirikan.

“Jadi untuk mendirikan bangunan tolong pemerintah menyiapkan konsultan arsitekturnya, nanti masyarakat yang bikin bangunan ini harus mengikuti ya bentuknya sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan,” ujarnya.

Sementara itu, dari hasil peinjauannya, Wabup Garut menyebutkan, ada beberapa pembangunan yang harus diperbaiki karena belum sesuai standar yang ditentukan.

“Yah jadi kalau kita lihat ini kualitas dari TPT (Tembok Penahan Tanah)nya kurang bagus yah tidak baguslah kualitas pemasangan _paving block_ tidak rapih kan gitu,” kata Wabup Garut.

Sebagaimana diketahui, nilai kontrak pada penataan kawasan Situ Bagendit yakni sebesar Rp81.172.754.000 dengan lingkup pengerjaan antara lain, pembangunan pintu masuk dan area parkir, area plaza, dermaga wisata, amfiteater, pujasera, masjid, serta bangunan penunjang lainnya.

Total lahan yang dibutuhkan pada penataan tahap pertama seluas 3,5 hektare, pedestrian dengan panjang 6,7 kilometer, dan pembangunan Pulau Nusa Kelapa seluas 2,3 hektare.(red*).