Bupati Garut Siapkan Monitoring Digital, Serapan Anggaran SKPD Dipantau Real-Time

KILASGARUTNEWS.id|Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan pentingnya percepatan dan optimalisasi penyerapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dana pemerintah yang mengendap dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan roda perekonomian.

Hal tersebut disampaikan Bupati Garut saat menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dan Pemberian Apresiasi Kinerja Satker Semester I Tahun 2026 di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Garut, Kecamatan Garut Kota, Rabu (22/7/2026).

Pemerintah Kabupaten Garut saat ini tengah menyiapkan sistem monitoring berbasis aplikasi untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan efektif dan transparan. Sistem tersebut akan digunakan untuk memantau pergerakan kas daerah serta realisasi belanja seluruh SKPD secara real-time.

Pemerintah Kabupaten Garut juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga, pariwisata, seni budaya, dan berbagai event yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

“Yang pasti bahwa uang itu harus beredar di masyarakat supaya aktivitas masyarakat semakin baik. Bahkan juga saya sampaikan, bahwa kami ini di Garut lagi dorong-dorongnya, melaksanakan kegiatan event-event yang mendorong aktivitas masyarakat mulai dari olahraga, pariwisata, seni budaya apalagi, intinya mendorong pertumbuhan ekonomi tapi melalui aktivitas masyarakat,” tegas Bupati Garut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, mengapresiasi sinergi yang telah terjalin. Ia mengingatkan bahwa indikator keberhasilan pengelolaan anggaran tidak lagi diukur dari tingginya realisasi belanja, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

Fahma menjelaskan, meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2016 hingga 2025, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan kualitas hasil atau outcomes dari setiap belanja pemerintah.

“Jadi Pak Bupati, kalau APBN itu pak, tiap tahun kalau dibilang realisasi belanjanya sampai di atas 98% pak. PR kita adalah apakah kemudian yang 98% itu benar-benar menyentuh ataupun dirasakan oleh masyarakat. Jadi untuk kinerja yang sifatnya jadi apa tadi itu capaian outputnya itu dinilai oleh Kemenpan RB,” ucapnya.

Fahma mengimbau seluruh satuan kerja kementerian/lembaga maupun penerima Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kabupaten Garut untuk menyelaraskan laporan keuangan dengan laporan kinerja. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan setiap rupiah APBN maupun APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Nah ini kemudian tentunya menjadi perhatian kita semua di daerah bahwa pastikan bahwa belanja APBN yang tersalur ke bapak ibu semua, baik dalam bentuk belanja yang disalurkan satuan kerja kementerian lembaga ataupun belanja yang merupakan transfer ke daerah dan dana desa itu benar-benar menyentuh masyarakat kita untuk capaian outputnya,” ujar Fahma.

(dk)