KILASGARUTEWS.id|Dugaan kebocoran produksi di lingkungan PTPN I Regional 2 Kebun Bunisari Lendra, khususnya di wilayah Afdeling Pasir Salam, kini menjadi sorotan serius masyarakat. Aktivitas keluar-masuk hasil produksi perusahaan yang diduga tidak melalui mekanisme resmi disebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan memunculkan tanda tanya besar terkait efektivitas pengawasan internal perusahaan.
Sejumlah warga menilai praktik yang kerap disebut sebagai losses atau kebocoran produksi tersebut terjadi berulang kali tanpa adanya langkah penindakan yang jelas. Kondisi ini memunculkan dugaan lemahnya sistem pengawasan yang berpotensi menyebabkan kerugian besar terhadap aset perusahaan milik negara.
Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, aktivitas pengeluaran hasil produksi diduga berlangsung secara rutin. Situasi tersebut memunculkan dugaan adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah pengawasan untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan perusahaan dan negara.
“Kalau dugaan ini benar terjadi dan berlangsung lama, tentu kerugiannya tidak kecil. Ini bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merugikan negara karena PTPN merupakan BUMN yang mengelola aset milik publik,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Masyarakat pun mendesak manajemen PTPN I Regional 2 Jawa Barat untuk segera melakukan audit menyeluruh, investigasi internal yang independen, serta mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam dugaan kebocoran produksi tersebut.
Tak hanya soal dugaan kebocoran produksi, warga juga menyoroti pola komunikasi manajemen perusahaan dengan lingkungan sekitar. Sejumlah warga menilai pejabat di tingkat afdeling maupun manajemen kebun kurang membuka ruang dialog dan komunikasi dengan masyarakat serta pemerintah setempat.
Sorotan itu semakin menguat karena masyarakat masih mengingat peristiwa tragis yang terjadi pada tahun 2021 lalu, ketika aktivitas ilegal di area perkebunan diduga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Warga menilai saat itu perusahaan kurang responsif terhadap berbagai peringatan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Atas dasar pengalaman masa lalu, masyarakat berharap jangan sampai ada pembiaran terhadap persoalan yang berpotensi menimbulkan dampak lebih besar. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perusahaan harus bertindak tegas,” ungkap seorang warga.
Situasi tersebut memunculkan tuntutan agar PTPN I Regional 2 melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Kebun Bunisari, termasuk mempertimbangkan rotasi atau mutasi pada sejumlah posisi strategis di tingkat manajemen kebun. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, serta membangun kembali kepercayaan publik.
Di sisi lain, warga juga mengaku belum merasakan manfaat yang signifikan dari keberadaan perusahaan, baik melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemberdayaan masyarakat, maupun kontribusi terhadap pembangunan lingkungan sekitar. Kondisi itu semakin menambah kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kinerja manajemen perusahaan.
Apabila tidak ada langkah konkret dari pihak perusahaan maupun otoritas terkait, sebagian warga menyatakan siap menyampaikan aspirasi secara lebih luas sebagai bentuk desakan agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius dan penanganan yang transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PTPN I Regional 2 belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kebocoran produksi maupun tuntutan masyarakat mengenai evaluasi manajemen Kebun Bunisari. Demi menjaga prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik, media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak perusahaan atas berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
(Dea)
ALERT : Content Is Protected !!