KILASGARUTNEWS.id|Ketua Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Indonesia (FLKSI) Jawa Barat, Arga, menyoroti serius lonjakan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut yang mencapai sekitar 259,32 ribu jiwa atau 9,68 persen dari total penduduk.
Menurut Arga, kepada sejumlah awak media menyampaikan, angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan cerminan persoalan mendasar dalam tata kelola pembangunan daerah. Kamis (19/2/2026).
“Jika angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut mencapai lebih dari 259 ribu jiwa, maka ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini alarm keras dan kegagalan serius dalam keberpihakan anggaran,” tegasnya.
Ia menilai, peningkatan angka kemiskinan harus menjadi momentum evaluasi total terhadap arah kebijakan pemerintah daerah, khususnya program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat kecil.
FLKSI Jawa Barat juga menyoroti kondisi infrastruktur yang dinilai belum optimal. Sekitar 11,2 persen infrastruktur jalan masih membutuhkan perbaikan. Kondisi tersebut berdampak pada distribusi barang, mobilitas masyarakat, hingga melambatnya perputaran ekonomi lokal.
Selain itu, penataan kawasan perkotaan disebut belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha mikro dan pedagang kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Momentum peringatan Hari Jadi Garut, kata Arga, seharusnya menjadi ruang refleksi atas capaian pembangunan, bukan sekadar seremoni.
“Jangan sampai rakyat hidup dalam keterbatasan, sementara elite sibuk dengan seremoni dan pencitraan. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab secara moral dan administratif,” ujarnya.
Arga menilai, tingginya angka kemiskinan ekstrem tidak lepas dari berbagai program pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan, ia menyinggung adanya dugaan dominasi penguasa dan mafia anggaran dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan di Garut.
“Hal ini terlihat dari berbagai program pemerintah yang sudah direalisasikan, namun diduga banyak terjadi penyelewengan. Program dan kegiatan justru didominasi dan dimiliki oleh para penguasa serta mafia anggaran di Garut,” ujarnya.
Berikut sejumlah sektor yang menjadi sorotan FLKSI Jawa Barat yang pertama, seperti Dinas Pendidikan Garut, ditemukan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual melalui pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah. Namun, penerima manfaat dan besaran anggaran disebut memiliki kewajiban tertentu yang dinilai tidak transparan.
Kedua, pada kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten, diduga kuat hanya bersifat seremonial dan bahkan terindikasi kegiatan fiktif.
Ketiga, Dinas UMKM Garut dalam program pemulihan usaha mikro, mayoritas penerima manfaat diduga berasal dari kalangan keluarga dan kerabat pejabat. Program tersebut dinilai tidak menyentuh pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi Garut, terutama pedagang kaki lima yang selama ini justru menggerakkan peredaran ekonomi daerah.
Keempat pada pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa, hingga pengawasan ormas dan ormas asing daerah, Arga menyebut adanya dugaan pola permainan oknum mafia anggaran.
Kelima Dinas DPMD Garut, sebagai pintu masuk peningkatan PAD desa, program fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat/desa dalam meningkatkan PAD diduga kuat dimanfaatkan oleh oknum pejabat internal. Hal ini dinilai memicu kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin melebar di Garut.
Kegiatan koordinasi dan pengembangan kewirausahaan pemuda, pembinaan atlet berprestasi, hingga kerja sama organisasi keolahragaan disebut perlu diaudit. Bahkan, disoroti pula adanya hibah yang diterima oleh unsur pimpinan dinas yang juga memiliki posisi strategis dalam organisasi olahraga daerah.
Ketujuh, Setda Garut ditemukan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual, dengan salah satu penerima manfaat disebut berasal dari unsur lembaga tertentu yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya transparan.
FLKSI Jabar mendorong evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program di perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan sosial, termasuk sektor pendidikan, sosial, UMKM, pemberdayaan desa, hingga pengelolaan hibah.
Arga menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap rupiah anggaran daerah adalah uang rakyat. Jika tidak tepat sasaran, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik, kami mendesak audit terbuka dan transparansi penuh. Jika tidak ada yang disembunyikan, maka tidak perlu ada yang ditakutkan.”
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, FLKSI Jawa Barat menekankan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
“Hari Jadi Garut seharusnya menjadi refleksi kejujuran pembangunan, bukan sekadar panggung kemeriahan di tengah derita masyarakat kecil,” tutup Arga.
FLKSI Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada rakyat serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
(red*)
ALERT : Content Is Protected !!