Upaya Penurunan Stunting, Sekda Garut Dampingi Plt BKKBN Jabar Cek Penyaluran Bantuan PMT

KILASGARUTNEWS.id|Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mendampingi Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, meninjau langsung penyaluran bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam rangka penurunan stunting dan pengentasan daerah rentan rawan pangan, di Kantor Pos Garut, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Kamis (4/5/2023).

Dalam kesempatan ini, Sekda Kabupaten Garut, Nurdin Yana mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat, yang saat ini diwakili oleh Plt Kepala BKKBN Provinsi Jabar, di mana hal ini merupakan satu motivasi bagi pihaknya untuk melakukan gerakan-gerakan dalam rangka menurunkan angka stunting di Kabupaten Garut.

Nurdin menerangkan, jumlah penerima bantuan ini adalah sebanyak 40.159 keluarga atau KK. Ia berharap, melalui bantuan ini bisa mengurangi beban biaya sehari-hari, sehingga masyarakat penerima manfaat bisa memberikan asupan yang memiliki nilai gizi untuk anaknya.

Dalam hal penanganan stunting, Nurdin menyampaikan, bahwa angka stunting di Kabupaten Garut sebelumnya adalah sebesar 35%, setelah itu pihaknya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, dan dinas lainnya pada bulan Juni tahun lalu telah melakukan upaya konstruktif melalui program TOSS yaitu Temukan Obati Sayangi balita Stunting.

“Seperti contoh kita punya program di dinas pertanian punya program Harum Madu jadi halaman rumah terpadu ya dengan tanaman-tanaman yang cepat panen, ini juga dilakukan teman-teman Pertanian, sehingga Alhamdulillah itu juga memberikan satu support sebagaimana Pak Kepala sampaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, menerangkan, pembagian bantuan pangan ini diberikan untuk keluarga berisiko stunting, di mana saat ini bantuan tersebut sudah dibagikan secara serentak di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Dadi menerangkan, di Provinsi Jawa Barat terdapat sekitar 1,6 juta keluarga berisiko stunting, di mana 410 ribu keluarga memiliki resiko yang tinggi, sehingga mau tidak mau pemerintah harus turun tangan. Ia menambahkan, BKKBN dan Badan Pangan Nasional bekerja sama untuk memastikan agar keluarga berisiko stunting tidak mengalami stunting kembali.

“Malahan Jawa Barat itu angkanya sudah bagus dari 24,5% prevalensi sekarang udah 20,2%, target Jawa Barat sendiri 14% di tahun 2024, jangan sampai ada lagi stunting baru begitu ya,” ucapnya.

Ia berharap, di Provinsi Jawa Barat tidak akan ada lagi kasus stunting . Untuk itu, pihaknya fokus kepada keluarga yang berisiko stunting sehingga dapat tercegah dari kondisi stunting. Pihaknya juga mengedukasi masyarakat bahwa mencegah stunting itu tidak perlu memerlukan biaya yang mahal.

“Masyarakat juga bisa memanfaatkan misalkan tanaman pangan seperti sayur-sayuran, daun-daunan ada, apalagi di Garut ini semua dari laut potensi sampai gunung ada semua, jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah mahal-mahal untuk mencegah stunting itu sendiri,” tandasnya.(Deden Kurnia*).