Putri Tantia Anggota DPRD Garut Soroti Dana DSP

Kilas Garut News-Seorang anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi Demokrat Putri Tantia terus melakukan berbagai strategi dan langkah -langkah preventif dengan terus mengawasi terkait apa yang saat ini terjadi di dalam Dunia Pendidikan.

Mungkin hal ini sudah menjadi Tugas Pokok dan Fungsi ( Tupoksi ) Komisi IV Anggota DPRD Garut untuk mengawasi terkait hal yang berhubungan dengan dunia Pendidikan, Mulai dari Ijazah yang ditahan pihak Sekolah, hingga permasalahan-permasalah lainnya seputar Dunia Pendidikan.

Seperti salah satunya Dana sumbangan Pendidikan (DSP) menurut Putri Tantia itu sumbangan bukan pungutan.

DSP (Dana Sumbangan Pendidikan) itu Sumbangan bukan Pungutan.”, ujar Putri pada saat diwawancarai sejumlah awak media diruang kerjanya. Senin, 01/08/2022.

Dikatakan Putri, disitu seluruh elemen Masyarakat khususnya Aktifis, para Pewarta tidak boleh diam saja. Tolong bantu awasi Sekolah yang menerapkan dana DSP yang tinggi.

” Tugas Kita semua untuk mengawasi penerapan dana DSP, apalagi menerapkan DSP yang tinggi, harus diawasi.”, katanya.

Lanjut Putri,”Untuk sekolah di tingkat SLTA yang beraplisiasi dengan Dinas Pendidikan, baik Negeri maupun Swasta semuanya sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam Bentuk BOS ( Rp.1,5jt s/d Rp.3,5 jt per siswa/ tahun) dan BOPD ( Rp.145 rb/bulan = Rp.1,740 rb.).

” Dengan adanya uang tersebut di luar bantuan Infrastruktur berbentuk Pembangunan RKB dan lain-lain.”,imbuhnya

Meenurut Putri, ” Lalu untuk kebutuhan apa lagi peruntukannya dengan yang namanya DSP.

Terus untuk semacam adanya Gaji Guru dan Tunjanganya sudah ditanggung oleh pihak Pemerintah, Begitupun untuk kebutuhan gaji Honorer yang keseluruhannya akan berstatus PPPK, Gajinya juga jelas – jelas di tanggung oleh Pemerintah.

” Lantas mau alasan atau dalih seperti apalagi, sehingga sering terdengar dengan adanya sekolah yang menahan Ijazah Siswa ,” ungkapya.

Putri menyebutkan bahwa IPM Garut sangat rendah dan salah satu penyebabnya adalah Mahalnya Biaya Pendidikan, Sehingga minat masyarakat meneruskan sekolah secara otomatis menjadi sangat rendah.

“Maka dari itu, Tolong Awasi dan Kritisi Sekolah yang menerapkan DSP Mahal dan Tinggi.”, tanda.(Deden Kurnia*).