Wagub Jabar Tinjau Kondisi Terkini Rumah Warga Garut Yang Dirobohkan oleh Oknum Rentenir

KILASGARUTNEWS | Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, Jum’at (23/9/2022), dalam rangka meninjau secara langsung kondisi terkini rumah Undang (43) warga Kampung Haurseah, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, yang tempat tinggalnya dirobohkan oleh oknum rentenir beberapa waktu yang lalu.

Ia mengungkapkan kedatangannya ini merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar atas permasalahan yang dialami oleh warganya.

Atas kejadian ini, Uu berharap masyarakat jangan sampai kembali terjebak oleh pinjaman-pinjaman yang mudah menerima, cepat diterima tetapi pengembaliannya yang susah.

“Pinjam uang 1.300.000 jasanya 350 ribu per bulan tapi tidak mengurangi pokok, kan sangat luar biasa, yang kedua juga ibu-ibu barusan bicara dengan pinjam uang kesitu bukan malah maju, tapi kalahka bangkrut nangkub ceuk orang Tasik tea mah perusahaan nana,” ujar Wagub Jabar.

Ia juga menyarankan masyarakat agar menggunakan lembaga peminjaman yang resmi dan memiliki aturan yang jelas. Salah satunya dengan memanfaatkan Kredit Mesra yang merupakan program kolaborasi antara Bank BJB dengan Pemprov Jabar.

“Mudah-mudahan program Pak Gubernur, (melalui kredit) mesra ini bisa menjadi solusi menghadapi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, tidak lama cuma 4 hari 5 hari seminggu paling lama, tidak ada jaminan, tidak ada jasa pengembalian, hanya pokok (yang) dikembalikan itu yang bisa diterima masyarakat pada hari ini,” sarannya.

Sementara itu, Camat Banyuresmi, Eti Nurhayati, menuturkan guna menindaklanjuti saran yang ditawarkan oleh Wagub Jabar, ia bersama dengan pihak Bank BJB Cabang Garut akan melaksanakan mapping untuk mencari kira-kira ada berapa warga masyarakat yang memerlukan bantuan modal melalui program Kredit Mesra ini.

“Dan nanti setelah mapping nanti akan diadakan kontrak dengan BJB, warga dengan BJB dan tetapi yang harus gigih adalah pihak warga itu sendiri harus mempunyai keterampilan, artinya dia bisa memproduksi sehingga bisa untuk dipasarkan kalo memungkinkan itu (dipasarkan) di luar, karena daya beli di sini tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi daya beli (atau) jual beli diantara hasil produksi yang warga laksanakan dengan peminat atau konsumen,” tandasnya.(Deden Kurnia*).