Sebanyak 734 Unit Pemprov Jawa Barat Luncurkan Program Bantuan Perbaikan Rutilahu Tahun Anggaran 2023

KILASGARUTNEWS.id|Wakil bupati Garut dr.Helmi Budiman hadiri dan sekaligus menutup acara sosialisasi bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sebagai program yang diluncurkan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Jumlah bantuan sosial tersebut ada sebanyak 734 unit untuk perbaikan Rumah Tidak Layak huni (Rutilahu) yang tersebar di 37 desa di Kabupaten Garut.

Demikian hal itu diungkapkan Wakil Bupati Garut Dr.Helmi Budiman kepada awak media usai menutup acara sosialisasi tersebut di halaman Gedung Aula Islamic Center,Jalan Pramuka, kabupaten Garut.Selasa (07/3/2023)

Tidak semua kecamatan tapi, sebut Helmi, ada di 37 desa ,nilainya Rp.20 Juta Rupia/unit, dan pendampingannya oleh fasilitator yang ditunjuk oleh kita (Pemkab -red). Tapi dilapangan itu didamping oleh kepala desa, Babinsa dan bhabinkatibmas itu dilibatkan”.Jelas Helmi.

Helmi berharap, ini bisa merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrim,karena kemiskinan ekstrim itu, masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar yaitu sandang dan papan”harapnya.

Masih dilokasi yang sama,sementara hal senada disampaikan pihak Dinas Perumahan dan Tata ruang pemukiman (Distarkim) Jawa Barat, Indi Nurdiansyah, menurutnya, acara sosialisasi yang dilaksanakan ini diikuti oleh peserta diantaranya, anggota BKM/LPM/LKM dan Tim Teknis dari berbagai desa/kelurahan se Kabupaten.

Selain itu, kita menghadirkan dan melibatkan dari pihak TNI /Polri yaitu bhabinsa dan babinkantibmas untuk dapat membantu dalam program ini”. Katanya

Kemudian untuk bantuan sosial Rutilahu di kabupaten Garut kebetulan tahun ini (2023) mendapatkan kurang lebih 734 unit rumah yang tersebar di 37 desa di kabupaten Garut.’Tuturnya.

Ia menilai, bantuan rutilahu dari anggaran Pemvrop Jabar tahun ini lebih meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Mengenai teknisnya, sebut ia, besaranya 20 juta rupiah yang 17,5 juta rupiah digunakan untuk matrial, 2 juta upah tukang dan yang 500 ribunya untuk operasional lembaga masyarakat.”Jelasnya.