Reses Yudha Puja Turnawan Tak Sekedar Serap Aspirasi, BPJS Gratis Warga Miskin Jadi Sorotan

KILASGARUTNEWS.id|Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menggelar reses yang dikemas dengan pelayanan publik terpadu di Hotel Augusta, Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Kamis (8/10/2026).

Tak sekadar menjadi ajang menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah layanan publik secara langsung, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pengurusan dokumen kependudukan, hingga donor darah.

Yudha menegaskan, kegiatan tersebut merupakan upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus membuka ruang untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

“Jadi kegiatan reses hari ini kita berkolaborasi dengan beberapa SKPD. Intinya sebagaimana semaksimal mungkin melayani masyarakat Garut,” ungkap Yudha.

Agenda utama penyampaian aspirasi masyarakat dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB. Namun, sebelum dan dalam rangkaian kegiatan tersebut, masyarakat juga dapat mengakses berbagai layanan dari instansi terkait.

Salah satu persoalan penting yang menjadi perhatian dalam kegiatan reses tersebut adalah penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), khususnya terkait warga prasejahtera yang tercatat dalam kelompok desil tinggi.

Yudha menjelaskan, kegiatan itu melibatkan perangkat desa dari empat kecamatan, yakni Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Leles, dan Kadungora.

Melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, forum tersebut dimanfaatkan untuk membahas persoalan warga yang kondisi ekonominya tergolong miskin, tetapi masuk dalam kelompok desil yang dapat memengaruhi kelayakan penerimaan bantuan.

Persoalan ini menjadi perhatian karena ketidaksesuaian data dapat berdampak terhadap akses masyarakat prasejahtera dalam memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.

“Sambil dicari solusi, ternyata ada warga yang miskin tapi di desil tinggi. Nanti dicari solusi agar yang bersangkutan mendapatkan BPJS gratis,” tegas Yudha.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pembenahan dan verifikasi data sosial ekonomi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan hanya karena persoalan klasifikasi data.

Tak berhenti pada pembahasan persoalan sosial, reses tersebut juga menghadirkan pelayanan terpadu melalui kolaborasi dengan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Garut.

Layanan yang tersedia meliputi:

• Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk membantu masyarakat memeriksa kondisi kesehatannya.
• Pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pengurusan akta kelahiran dan pembaruan Kartu Keluarga (KK).
• Perekaman dan pencetakan e-KTP bagi warga yang membutuhkan dokumen identitas.
• Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memudahkan akses identitas digital.
• Donor darah sebagai bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan bagi sesama.

Kehadiran berbagai layanan tersebut diharapkan dapat memangkas hambatan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar, terutama bagi warga yang selama ini menghadapi kendala administrasi maupun keterbatasan akses.

Kegiatan reses merupakan momentum bagi anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Namun, pelaksanaan reses yang dirangkaikan dengan pelayanan langsung juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus memperoleh akses layanan yang dibutuhkan.

Persoalan kepesertaan BPJS PBI, ketepatan data sosial ekonomi, serta kelengkapan administrasi kependudukan menjadi isu penting yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan instansi terkait.

Masyarakat berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan kegiatan, tetapi ditindaklanjuti melalui solusi konkret, terutama bagi warga prasejahtera yang membutuhkan perlindungan kesehatan dan kemudahan pelayanan administrasi.

Melalui kegiatan tersebut, Yudha Puja Turnawan mendorong agar kolaborasi lintas instansi dapat semakin memperkuat pelayanan publik sekaligus membantu masyarakat Garut memperoleh hak-hak dasarnya.

(DK)