Ketua BEM IPI Garut : 3 Syarat Untuk PJ Bupati Garut Harus Memahami Ini !

KILASGARUTNEWS.id|Ahmad Sofwan selaku Ketua BEM KBM IPI menyampaikan pernyataan sikap terkait sejumlah pekerjaan bupati yang masih belum terselesaikan di Kabupaten Garut serta masih terdapat permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama terkait kemiskinan ekstrem, tata kelola pemerintahan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah.

Kepada Kilas Garut News.id, dirinya mengaku untuk tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut masih menjadi kenyataan yang memprihatinkan. Banyak lapisan masyarakat yang belum merasakan dampak pembangunan secara merata. Kami menilai perlu adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kamis (30/11/2023).

“Angka kemiskinan di kabupaten garut masih memprihatinkan, serta harus ada langkah-langkah konkret dalam peningkatan kualitas hidup”tutur Ahmad.

Dirinya juga menilai sistem tata kelola pemerintahan di kabupaten garut perlu ada keberlanjutan. Karena masih terdapat kendala-kendala transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

“Kami mendesak agar perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama guna menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik-praktik yang tidak sehat”ungkapnya.

Bukan hanya itu saja, kata dia untuk IPM saat ini yang masih rendah menjadi cerminan kondisi kesejahteraan masyarakat Garut. Diperlukan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pendidikan, akses pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur agar dapat meraih peningkatan signifikan dalam IPM. Upaya konkret dan terukur perlu diambil untuk memperbaiki indikator-indikator yang masih di bawah standar.

Menghadapi pemilihan PJ Bupati Kabupaten Garut, kami BEM KBM IPI mendesak siapapun calon yang akan menjabat agar memahami dan mengambil langkah-langkah nyata dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dengan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang inklusif.

“Tentunya harus bisa meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif serta mengutamakan peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan IPM secara signifikan”pungkas Ahmad. (Deden Kurnia*).