Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Garut menegaskan komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menggelar Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring melalui Zoom, Selasa (25/2/2025).
KILASGARUTNEWS.id|Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Garut menegaskan komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menggelar Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring melalui Zoom, Selasa (25/2/2025).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Kabupaten Garut, Bambang Hafidz, menyampaikan bahwa koordinasi ini melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) guna memperkuat pengawasan dan transparansi anggaran daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang mengungkapkan bahwa capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Garut tahun 2024 berada di angka 92, menempatkan Garut di peringkat 122 nasional dan peringkat 10 tingkat Jawa Barat.
“Tentunya ini bukan capaian yang memuaskan karena secara peringkat kita masih berada di urutan 122 nasional. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan di tahun 2025 agar lebih baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemda Garut menargetkan peningkatan nilai MCP menjadi 100% pada tahun 2025, sejalan dengan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat.
“Salah satu yang mendorong keberhasilan atas pencapaian tersebut adalah terwujudnya birokrasi yang bersih, melayani serta ingin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” tuturnya.
Penguatan Inspektorat dan Komitmen Bebas Korupsi
Sementara itu, Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menambahkan bahwa kegiatan MCP bertujuan untuk mengukur Indeks Pemberantasan Korupsi Daerah (IPKD) di Kabupaten Garut.
Menurutnya, nilai MCP Garut pada tahun 2024 semula berada di angka 84, kemudian meningkat menjadi 92 pada tahun 2025.
Natsir menyatakan, upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kabupaten Garut dalam menindak segala bentuk korupsi, demi mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi dan nepotisme.
Ia berharap, Kabupaten Garut menjadi kawasan bebas korupsi dan nepotisme serta bisa meningkatkan IPKD sesuai yang diamanatkan oleh Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut.
“Mudah-mudahan kedepan kesejahteraan di masyarakat Garut lebih sejahtera lagi,” ujarnya.
Koordinasi ini turut dihadiri oleh kepala dinas, KPA, kepala bagian, camat, lurah, serta seluruh pejabat di Kabupaten Garut. Inspektorat Kabupaten Garut sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal diharapkan semakin diperkuat untuk menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Karena ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Garut, untuk berusaha dan berkomitmen menyelesaikan atau menindak semua perbuatan khususnya korupsi,” pungkasnya.
(Deden Kurnia)
Sumber:Diskominfo Garut
KILASGARUTNEWS.id|Suasana duka menyelimuti Kampung Panyingkiran, Desa Situsaeur, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026).…
KILASGARUTNEWS.id|Duka mendalam menyelimuti keluarga dan warga Kampung Panyingkiran, RT 03 RW 07, Desa Situsaeur, Kecamatan…
KILASGARUTNEWS.id|Tidak semua warga penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk menyuarakan kebutuhan hidupnya. Sebagian dari mereka bahkan…
KILASGARUTNEWS.id|Harapan kembali hadir bagi keluarga penyandang disabilitas di Kabupaten Garut. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Al…
KILASGARUTNEWS.id|Upaya membantu proses identifikasi korban kecelakaan Kapal Virgo 8 rute Surabaya–Banjarmasin terus dilakukan. Sidokkes Polres…
KILASGARUTNEWS.id|Tragedi tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat Kabupaten Garut.…