Garut Mulai Terapkan Program Sekolah Rakyat, Bupati: Langkah Strategis Mengentaskan Kemiskinan

KILASGARUTNEWS.id|Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri acara Launching dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Tahun Anggaran 2025/2026 di Sekolah Rakyat Rintisan yang berlokasi di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Jalan Raya Samarang, Kecamatan Samarang, Selasa (30/9/2025).
‎
‎Dalam sambutannya, Bupati Garut menegaskan bahwa Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memutus rantai transmisi kemiskinan antar generasi dengan membuka akses pendidikan berkualitas.
‎
‎”Hal ini terjadi karena keterbatasan akses, utamanya akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, Pak Presiden Prabowo berpikiran bahwa harus ada yang diputus, jangan ditransmisikan lagi. Caranya adalah dengan membuka akses-akses tadi, dan yang paling gampang adalah membuka akses pendidikan,” jelasnya.
‎
‎Bupati menerangkan, Program Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
‎
‎Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Iyan Kusmadiana, memaparkan percepatan realisasi program ini. Ia menyebut ide Sekolah Rakyat datang langsung dari Presiden Prabowo dan sejak dicetuskan sekitar Februari, hingga September sudah berdiri 165 sekolah, dengan 65 di antaranya serentak melaksanakan MPLS.
‎
‎”Luar biasa, kita applause dulu untuk pemerintah kita. Kita sudah didirikan berkolaborasi bersama itu sejak bulan Juli tanggal 14, dan sekarang 65-nya serentak seluruh Indonesia melakukan pembukaan masa pengenalan lingkungan ini,” kata Iyan.
‎
‎Ia menambahkan, pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan kerja sama antar kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Pada tahap rintisan, program juga bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia banyak digunakan sebagai lokasi sementara.
‎
‎Sekolah rintisan ini didirikan sambil menunggu pembangunan sekolah permanen oleh Kementerian PUPR di setiap kabupaten/kota.
‎
‎Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji, melaporkan tahapan penjaringan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi di Garut yang dilaksanakan sejak Agustus.
‎
‎”Calon siswa ini merupakan para warga masyarakat yang masuk Desil 1 dan Desil 2 sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional,” terang Aji.
‎
‎Setelah melalui pleno yang dihadiri Sekda, Kepala BPS, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Disnakertrans, diputuskan jumlah peserta didik sebagai berikut: tingkat SMP sebanyak 50 orang (17 perempuan, 33 laki-laki) terbagi dalam dua rombongan belajar, dan tingkat SD sebanyak 25 orang (8 perempuan, 17 laki-laki) dalam satu rombongan belajar.
‎
‎Saat pembukaan MPLS, para siswa dari 28 kecamatan ini diantar oleh camat dan keluarga mereka. Orang tua siswa difasilitasi untuk menginap semalam sebelum kembali ke kecamatan masing-masing, sementara para siswa mulai tinggal di asrama.
‎
‎Dinas Sosial Garut juga menyampaikan apresiasi atas bantuan Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial dalam pembangunan sarana dan prasarana di BLK Disnakertrans yang digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat Rintisan, seperti ruang guru, ruang kelas, asrama, dan ruang makan.

(dk)