Bupati Garut Tancap Gas Susun RKPD 2027, Pemerataan Layanan Jadi Harga Mati

KILASGARUTNEWS.id|Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut secara resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kamis (22/1/2026).

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah krusial untuk menghimpun aspirasi masyarakat sebelum melangkah ke tahapan Musrenbang. Ia menekankan bahwa RKPD 2027 harus menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan visi “Garut Hebat dan Berkelanjutan”.

“Sebelum kita memasuki tahapan Musrenbang, oleh karena itu sejak awal saya tegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan forum penetapan kegiatan, melainkan forum pembentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, apa yang disepakati dalam forum ini akan menjadi landasan pada seluruh tahapan perencanaan selanjutnya,” katanya.

Untuk tahun 2027, Pemkab Garut menetapkan tema pembangunan “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah”. Tema ini dipilih sebagai respon atas tantangan objektif yang dihadapi daerah, mulai dari kesejahteraan masyarakat hingga daya saing wilayah.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, visi pembangunan Kabupaten Garut adalah Garut Hebat dan Berkelanjutan, visi ini mengandung makna bahwa pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkeadilan antar wilayah,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, S. Fahmi, menyatakan dukungannya terhadap proses perencanaan yang partisipatif ini. Ia mengungkapkan bahwa saat ini anggota DPRD juga sedang turun ke lapangan dalam agenda reses (19–26 Januari 2026).

“Aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses tersebut mencerminkan kondisi permasalahan dan harapan masyarakat secara nyata dan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah,” ujar Fahmi.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menerangkan bahwa forum ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari Forkopimda, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan. Penyusunan RKPD dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up.

Natsir memaparkan beberapa isu strategis yang menjadi fokus di tahun 2027, di antaranya:

– Pemenuhan Layanan Dasar: Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

– Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan birokrasi yang profesional, inovatif, adaptif, dan bersih.

– Penguatan Ekonomi: Fokus pada sektor unggulan yang berkelanjutan.

– Ketahanan Fiskal: Antisipasi terhadap keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Natsir menambahkan, bahwa tindak lanjut dari forum ini adalah perangkat daerah di Kabupaten Garut berkewajiban untuk menyempurnakan rancangan kerjanya masing-masing.

“Sementara itu kecamatan menyelenggarakan Musrenbang tingkat kecamatan sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan partisipatif guna menyelaraskan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027,” pungkas Natsir.

Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan arahan strategis agar RKPD Garut selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.

(dk)