Bupati Garut Sebut APBD Garut Minim Karena Memiliki Pembayaran Bagi P3K, Begini Kata Anggota Komisi 4 DPRD

KILASGARUTNEWS.id|Bupati Garut Dr H Rudy Gunawan SH MH MP, sebut saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut sangat minimal nilainya, namun memiliki beban untuk pembiayaan pembayaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Terus terang aja dengan kondisi P3K ini, kita mengalami pendapatan yang sangat minimal, sedangkan pengeluaran untuk P3K hampir 600 miliar,” ujar Rudy, Jum’at (24/03/2023).

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, anggaran untuk program pembangunan lain (fisik) tersedot untuk pembiayaan pembayaran PPPK yang jumlahnya akan mencapai 9000an orang di tahun 2023.

“Kita tidak akan bisa membangun di 2024,dikarenakan jumlah P3K di Kabupaten Garut sebanyak 5000 ditambah harus ada pengangkatan 2023 sebanyak 4000, sehingga total 9000 P3K yang menjadi beban APBD.”ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut mendapat tanggapan dari salah satu anggota DPRD komisi 4 Garut Yudha Puja Turnawan ,ia mengatakan,dimana dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat, dan transfer pemerintah pusat ini biasanya menghitung jumlah ASN yang ada berarti ASN itu P3K dengan PNS, jadi itu komposisi yang ada dihitung, karena kan belanja pegawai itu sudah include di dana alokasi umum (DAU)”,ujar Yudha. Minggu (26/3/2023).

“nah menurut saya,lanjut Yudha mengatakan, kemudian sebenarnya di Menkeu itu ada direktorat harmonisasi penganggaran ya, harmonisasi penganggaran, harusnya memang dari awal ada karena kan kita sangat lambat juga dalam usulan P3K, terutama yang nakes ya. Kalau yang P3K guru kan sudah lama eh Kemendikbud dengan disdik itu koordinasi intens, kalau nakes itu nakes honorer kita kan telat koordinasinya antara baik Pemkab Garut dalam hal ini juga mungkin BKD dengan dinkesnya juga, makanya kan kemarin di 2022 baru ada semacam Anjab ABK di konteks nakes honorer telat.

Sehingga, sedangkan APBN sudah ketuk palu kan untuk 2023 ya di biasanya di bulan Oktober lah, tentunya harapan saya kemudian ini bisa ada komunikasi lebih intensif agar DAU yang ada mungkin bisa nanti ada penambahan, apakah di APBN perubahan agar kemampuan keuangan daerah juga kita tidak terbatas selama sebelum ada pengangkatan P3K saja kita belanja wajib mengikatnya kan sekitar 4 triliun dengan kemudian menyisakan dari 4,3 triliun ya, hanya 300 miliar kita yang kapasitas fiskal kita yang bebas ke mana saja ya seperti itu.

” nah dengan adanya penambahan P3K otomatis kan belanja wajib mengikatnya kan menambah, sehingga mungkin selapis pisikal kita makin menurun ya,dan mungkin kemarin sempat ada ucapan dari Pak Bupati tidak akan ada pembangunan, namun saya juga tidak bisa seperti itu, karena di belanja barjas juga kita tinggi ya, belanja barjas kita kan di atas 1 triliun, dan sekitar 1,3 triliun belanja barang jasa itu bisa ditekan di sana, karena kan belanja operasi Pemda itu belanja pegawai di tambah belanja barang jasa,

“Nah itu bisa ditekan agar pembangunan ini tetap bisa ada selama ada komitmen dari pemkab Garut dari Pak Bupati menekan tiap SKPD yang ada di Kabupaten Garut untuk menekan belanja barang jasanya, seperti perjalanan dinas,rapat-rapat di hotel itu harus dihindari, itu bisa ditekan, menurut saya 1,3 itu bisa ditekan berapa ratus miliar lah untuk kepentingan penggajian P3K yang baru”

Lanjut ditegaskan Yudha,jadi menurut saya bapak bupati juga jangan kemudian bilang tidak akan ada untuk pembangunan,sebut Yudha, itu sangat tidak bijak”,tegasnya

” Nah ke depannya, harapan saya untuk APBD Tahun Anggaran 2024 ya segera melakukan harmonisasi lah dengan direktorat yang ada di kemenkeu (kementerian keuangan) agar P3K yang sudah diangkat ini yang jumlahnya di atas 5.000 ya di tahun 2002 kemarin sama 2003 ini ada tambahan lagi DAU, karena DAU biasanya menghitung jumlah ASN yang ada.

“Yang saya khawatirkan, justru ini tidak dihitung yang baru ini kan” karena menurut saya,imbuh Yudha, dana alokasi umum (DAU)itu sudah menghitung jumlah ASN yang ada Kabupaten Garut,” nah takutnya ini belum dihitung.

Menurut saya pak Bupati harus segera sinkronisasi lah dengan direktorat harmonisasi kementerian keuangan!

Nah kembali lagi, kalau kata pak Bupati bilang tidak akan ada pembangunan itu, menurut saya sangat tidak masuk akal,karena tinggal penempatan ikat pinggang saja efisiensi di belanja barang jasa.”pungkasnya.(Agus*).