Kritik Tajam FLKSI Garut, Rakyat Masih Menjerit Jangan Pesta di Atas Penderitaan

KILASGARUTNEWS.id|Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Indonesia (FLKSI) Kabupaten Garut melontarkan kritik keras terhadap anggaran kegiatan “Gebyar Pesona Budaya Garut” yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut pada 25 April 2026. Kegiatan tersebut diketahui menghabiskan anggaran fantastis mencapai Rp480 juta.

Ketua FLKSI Kabupaten Garut, Arga, kepada Kilas Garut News menyampaikan pihaknya menilai penggunaan anggaran sebesar itu tidak mencerminkan keberpihakan kepada kondisi masyarakat saat ini yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Kamis (23/4/2026).

“Di tengah kondisi masyarakat seperti sekarang, seharusnya ada keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Jangan sampai terkesan pesta pora, sementara masih banyak warga yang menjerit mencari sesuap nasi dan kesulitan mendapatkan pekerjaan demi kehidupan yang layak,” tegas Arga.

Menurutnya, anggaran ratusan juta rupiah tersebut akan jauh lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk sektor kesejahteraan sosial yang langsung menyentuh masyarakat. Ia menyoroti masih banyaknya persoalan sosial di Kabupaten Garut yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

“Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum tersentuh bantuan, masih banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Ini seharusnya menjadi prioritas utama,” ujarnya.

FLKSI menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap skala prioritas anggaran, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Arga menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal seremoni dan hiburan, tetapi bagaimana kebijakan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami tidak menolak kegiatan budaya, tetapi harus proporsional. Jangan sampai anggaran besar dihabiskan untuk kegiatan seremonial, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih terabaikan,” lanjutnya.

FLKSI Kabupaten Garut mendesak pemerintah daerah agar lebih bijak dan sensitif dalam menentukan kebijakan anggaran, serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kesejahteraan sosial harus menjadi prioritas. Pemerintah harus hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya terlihat dalam kegiatan besar yang menghabiskan anggaran,” pungkas Arga.

(dk)