Garut Gelar Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa, Bupati Targetkan Tata Kelola yang Lebih Baik

KILASGARUTNEWS.id|Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Pengadaan dalam rangka Mendorong Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Menuju Garut Hebat, yang dilaksanakan di Balai Diklat KKBN Kabupaten Garut, Jalan RSU dr. Slamet, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (18/11/2025).

Kegitan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas seluruh pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Bupati Abdusy Syakur Amin menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta atas partisipasi mereka. Ia menegaskan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, PBJ memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dan daerah, terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian.

“Keberadaan Bapak/Ibu selaku pelaku pengadaan, kuasa pengadaan, pejabat teknis kegiatan, dan pejabat pengadaan memegang peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan pengadaan barang jasa pemerintah,” ujar Bupati.

Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam PBJ harus memiliki integritas tinggi dan mematuhi seluruh etika pengadaan barang dan jasa.

Kepala Bagian UKPBJ Setda Kabupaten Garut, Hari Wardana, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung selama dua hari (18–19 November 2025) ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh pelaku pengadaan.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Peningkatan kinerja dan pengendalian, serta meminimalisir risiko dan potensi masalah.
4. Dukungan terhadap Kebijakan Nasional.

Hari Wardana menjelaskan materi sosialisasi fokus pada perubahan arah kebijakan PBJ pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi tahap perencanaan, UKPBJ menemukan masih banyak paket pengadaan langsung (e-purchasing) yang disebabkan oleh pemaketan paket oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang hanya berdasar rincian belanja. Hal ini mengakibatkan banyak jenis barang/jasa yang sama dibuat menjadi paket-paket terpisah.

Menyikapi hal ini, Hari Wardana menegaskan bahwa UKPBJ ke depan akan mendorong upaya konsolidasi PBJ dengan menawarkan berbagai manfaat, antara lain: efisiensi anggaran, efisiensi waktu/proses, efisiensi tenaga, dan efisiensi bebas tugas.

Ia berharap, sosialisasi ini akan menghasilkan kolaborasi dan sinergi antarperangkat daerah yang kuat demi mewujudkan tata kelola PBJ yang baik.

(dk)