KILASGARUTNEWS|Bupati Garut, Rudy Gunawan, menilai jika keterlibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan berbasis gender itu penting. Ia menyatakan, apapun status gender yang dimiliki oleh seseorang itu memerlukan sebuah perlindungan.
“Kami berharap bahwa perempuan itu mendapatkan perlindungan, gender itu status apapun itu harus mendapatkan perlindungan,” katanya seusai menghadiri acara Diseminasi dan Workshop Peta Jalan dan Rencana Aksi Pengintegrasian Pelibatan Laki-Laki dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia, di Fave Hotel, Jalan Cimanuk, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (17/10/2022).
Oleh karenanya, workshop ini dinilai penting sekali, karena menyangkut masalah pelibatan laki-laki dalam menurunkan angka kekerasan berbasis gender.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Garut, Yayan Waryana menambahkan, kegiatan ini merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI, dengan melibatkan seluruh stakeholder, yang akan memberikan dampak positif bagi Kabupaten Garut, di mana menurutnya angka kekerasan di Kabupaten Garut saat ini masih cukup tinggi.
“Mengingat kondisi Kabupaten Garut (memiliki) 42 kecamatan (dengan) 442 desa dan kelurahan dengan jangkauan yang cukup luas, besar, dan ini akan sangat memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucap Yayan.
Ia menuturkan, sesuai dengan instruksi Bupati Garut bahwa pihaknya akan terus berusaha agar kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan dan berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan.
Ia juga menilai kehadiran Bupati Garut dalam acara ini, memberikan tanda dan harapan bahwa Bupati Garut memperhatikan terhadap permasalahan mengenai kekerasan gender ini.
“Ini sebuah janji beliau yang harus disikapi oleh kita semua, bahwa seluruh aparat, seluruh stakeholder di Kabupaten Garut secara serempak sinergis dan berkolaborasi untuk bergerak bersama-sama, untuk penyadaran terhadap kaum laki-laki agar bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, perlindungan, pengayoman, pendampingan terhadap kaum perempuan,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi (Asdep) Bidang Penguatan Partisipasi Keluarga Kemen PPPA RI, Prijadi Santoso, menuturkan pentingnya pelibatan laki-laki dalam upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender telah mendapatkan pengakuan global.
“Pengakuan ini telah didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa pelibatan laki-laki dalam upaya membangun kesetaraan dalam isu kesehatan akan membawa dampak positif bagi kehidupan perempuan dan kehidupan dia sendiri kehidupan laki-laki sendiri,” tutur Prijadi.
Ia mengungkapkan, adanya keterlibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan berbasis gender itu akan menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender ini bukan hanya semata isu perempuan saja, melainkan itu juga isu untuk kepentingan laki-laki.
Dalam pengembangan kebijakan program ini, imbuh Prijadi, pihaknya di Kemen PPPA RI sudah melakukan beberapa upaya, mulai dari pengembangan pedoman laki-laki pada tahun 2013 silam hingga mengembangkan peta jalan dan rencana aksi pada tahun 2021 lalu.
“Jadi sudah kami susun Pak Bupati, jadi pengintegrasian pelibatan laki-laki dalam kekerasan berbasis gender, dan pemenuhan kesehatan reproduksi, kemudian dilakukan beberapa kali FGD yang kemudian di tahun ini 2022, ini rencana aksi dan pelibatan laki-laki dalam kekerasan berbasis gender ini yang kemudian kita harapkan nanti ada rencana aksi pengintegrasian pendekatan pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan berbasis gender,” imbuhnya.
Ia juga memaparkan maksud kegiatan ini yaitu memberikan arahan kebijakan, menyediakan kerangka kerja, dan memberikan pedoman yang komprehensif dalam pengembangan program pelibatan laki-laki di bidang penghapusan kekerasan berbasis gender.
“Jadi kami sudah banyak sekali Pak melakukan berbagai upaya, kemudian ini tentu nanti praktek baik yang di sini juga akan kami rangkum masuk sehingga untuk ke depan kita semakin bisa bagaimana upaya menurunkan kekerasan berbasis gender tersebut,” papar Prijadi.
Kegiatan ini juga didukung oleh United Nations Population Fund (UNFPA), yang merupakan salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana UNFPA ini bergerak di isu kesehatan reproduksi dan kependudukan.
Gender Programme Spesialist UNFPA, Risya A. Kori, dalam sambutannya mengatakan jika pihaknya memiliki misi 3 zero yaitu zero angka kematian ibu, zero angka orang yang ingin berKB tapi tidak terpenuhi, serta
“Nah kami dari tim gender sendiri Pak ikut join ke sini untuk memberikan salah satu upaya untuk percepatan tadi, seperti tadi Pak Pri sudah bilang kita punya yang namanya roadmap, jadi bagaimana juga kita memberikan penguatan kapasitas kepada para perencana ya dari dinas masing-masing, untuk supaya bisa mengintegrasikan program-program yang berperspektif gender,” katanya.
Ia juga mengungkapkan jika pihaknya selama kurang lebih 4 tahun ke depan akan terus bersama-sama dengan Kemen PPPA dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dalam pengembangan peta jalan dan rencana aksi pengintegrasian pelibatan laki-Laki dalam pencegahan kekerasan berbasis gender.
“Karena kami sangat berharap Garut ini akan menjadi daerah percontohan kita nanti untuk perencanaan yang terintegrasi pak, dan juga tambahan lagi nanti 4 tahun ke depan Pak Yayan, kami akan bersama-sama tentu saja dengan KPPA itu memberikan penguatan kapasitas untuk bagaimana menguatkan layanan untuk ini menangani kasus kekerasan berbasis gender, utamanya ini dalam rangka untuk merespon Undang-Undang TPKS, bagaimana P2TP2A bisa menjadi UPTD PPA, kita akan melakukan itu selama 4 tahun kedepan,” harapnya.(Deden Kurnia).
