Home / Redaksi Kilas

Jumat, 18 Februari 2022 - 23:43 WIB

Hadiri Undangan Sosialisi Satgas Saber Pungli, BEM KBM IPI Paparkan Permasalahan Pungli di Kabupaten Garut

Kilas Garut News – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, menghadiri undangan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Kemenpolhumkam) Republik Indonesia melalui satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saver Pungli) tentang sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 87 tahun 2016 tentang satgas saber pungli yang dilaksanakan di Ballrom Hotel Santika Kabupaten Garut, Jum’at (18/2/2022) acara dibuka resmi oleh Asisten Daerah 1 Suherman.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula Irjen Pol Agung Makbul, sebagai sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat yang merupakan narasumber pertama, dilanjut oleh narasumber kedua dari ombudsman jawa barat memaparkan sosialisasi Perpres Nomer 87 tahun 2016 lalu dilanjut dengan sesi kedua yaitu sesi Forum Group Discussion (FGD).

Pada sesi FGD tersebut BEM KBM IPI Garut melalui Presiden Mahasiswa, Firman Yusup dan Menteri Luar Negeri, Nanan Nugraha memberikan pernyataan banyaknya dugaan pungutan liar di kabupaten Garut yang harus segera di sapu bersih.

Baca Juga :  Bupati Garut Apresiasi Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Yang Diinisiasi Universitas Garut

Menurut Firman Yusup, kini kabupaten Garut terkenal dengan kota pungli.

” Garut saat ini terkenal dengan kota pungli, terbukti dengan maraknya dugaan pungutan liar diberbagai bidang baik di bidang pendidikan, pertahanan maupun dalam pelayanan publik, salah satunya dugaan pungutan liar dalam izin operasional dan juga pelayanan pembuatan E-KTP, hal-hal seperti itulah yang harus di sapu bersih secepatnya” katanya

Lanjut Nanan Nugraha selaku menteri luar negeri juga menilai banyaknya pungutan liar ini berawal dari pelayanan pemerintah yang tidak baik.

“Salah satu titik rawan adanya pungutan liar yaitu dalam pelayanan publik, salah satunya pelayanan administrasi kependudukan, banyak aduan kepada saya bahwa sanya masyarakat sangat resah dengan adanya pungutan liar dalam peroses pembuatan Administrasi kependudukan, dan salah satu permasalahan maraknya dugaan pungutan liar ini berawal dari permasalahan pada layanan pemerintah yang tidak baik dan mempersulit, sehingga saya mengatakan bahwa banyaknya pungutan liar selaras dengan bobroknya pelayanan pemerintah kabupaten Garut” pungkasnya.

Baca Juga :  Resepsi Pelantikan Pengurus Cabang PMII Garut Dihadiri Sejumlah Tokoh Penting

Nanan juga mengatakan pihaknya sangat kecewa dengan tidak hadirnya pemerintah daerah pada kegiatan FGD tersebut.

” Saya sangat menyayangkan pada kegiatan yang baik ini, pemerintah daerah kabupaten Garut yang diundang banyak yang tidak hadir, dan Asda 1 pun hanya hadir saat membuka acara saja, padahal saya berharap beliau hadir pada sesi FGD tersubut, dan ketidak hadiran pemerintah kab. Garut ini apakah mereka sudah paham Perpres ini atau bahkan mereka menghindar, untuk berdialog bersama kami.” ujarnya

Berita ini 46 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Redaksi Kilas

Polsek Cisurupan Polres Garut Evakuasi Korban Kebakaran Rumah di Desa Sukaresmi

Redaksi Kilas

Sat Binmas Polres Garut Hadiri Sosialisasi Objek Kemajuan Kebudayaan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek

Redaksi Kilas

Sinergitas Muspika Demi Pelayanan Masyarakat  Kapolsek Tegalwaru Polres Karawang Giat Rapat Mingguan 

Redaksi Kilas

Monitoring Poskamling Terus Digalakan Jajaran Polsek Bayongbong Polres Garut

Redaksi Kilas

Patroli Presisi Garut Lautan Biru Polsek Cilawu Polres Garut

Redaksi Kilas

Polsek Tempuran Polres Karawang Pengamanan di objek wisata untuk memastikan pengunjung aman

Redaksi Kilas

Kapolres Garut Cek Kendaraan Dinas Polres Garut Dan Polsek Jajaran

Redaksi Kilas

Personil Polsek Jatiluhur Polres Purwakarta Lakukan Pemasangan Spanduk Himbauan Pengamanan dengan Petugas Kereta Cepat Jakarta-Bandung